Banda Aceh, 23 Juli 2025 — Dalam upaya memperkuat pemahaman teknis jajarannya terhadap skema perdagangan bebas yang semakin relevan dalam dinamika ekonomi global, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi (PROKSI) bertema “Pengenalan Fasilitas Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA)” secara daring pada Rabu pagi, 23 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti secara penuh oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Aceh.
Dalam sesi pemaparan, hadir sebagai narasumber Leni Rahmasari, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, yang menyampaikan pemahaman menyeluruh mengenai skema FTA dari sisi konseptual hingga implementatif. Ia menjelaskan bahwa perjanjian perdagangan bebas merupakan instrumen penting dalam sistem perdagangan internasional yang memberikan manfaat langsung bagi eksportir dan importir. FTA memungkinkan negara-negara yang tergabung di dalamnya untuk memberikan perlakuan tarif preferensi kepada produk yang berasal dari negara anggota lain, termasuk penghapusan atau penurunan tarif dan pengurangan hambatan non-tarif lainnya.
Dalam konteks Indonesia, Leni menyebut sejumlah skema FTA yang telah aktif dijalankan, seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), dan ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA). Keseluruhan perjanjian ini tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga mencakup sektor jasa, investasi, serta kerja sama teknis yang luas. Skema FTA umumnya menggunakan pendekatan negative list, yaitu hanya mencantumkan daftar barang atau sektor yang tidak termasuk dalam fasilitas preferensi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu aspek paling krusial dalam pemanfaatan FTA adalah pemahaman terhadap Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin (ROO). Leni menegaskan bahwa tanpa memenuhi syarat-syarat ROO, sebuah produk tidak akan memperoleh perlakuan tarif preferensi meskipun berasal dari negara anggota. ROO merupakan perangkat hukum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu produk dapat dianggap sebagai “originating” dari negara pengekspor anggota FTA. Ada tiga unsur penting dalam ketentuan ROO yang harus dipenuhi: pertama, Origin Criteria yang mengatur asal bahan baku dan proses produksi; kedua, Consignment Criteria yang menetapkan tata cara pengiriman, termasuk ketentuan transit; dan ketiga, Procedural Provisions yang meliputi proses administratif seperti penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau e-COO (electronic Certificate of Origin).
Lebih lanjut, ROO preferensial diatur dalam kerangka perjanjian internasional yang bersifat kontraktual maupun otonom, dan berada di luar ketentuan Most-Favoured-Nation (MFN) yang diatur dalam Pasal I ayat 1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Dengan memahami aspek legal dan prosedural dari ROO, para pelaku ekspor dapat menghindari penolakan klaim preferensi tarif di negara tujuan dan memanfaatkan sepenuhnya potensi pasar global.
Kegiatan PROKSI ini juga membahas berbagai bentuk perjanjian dagang lainnya yang menjadi bagian dari arsitektur perdagangan global, seperti Preferential Trade Agreement (PTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA), hingga skema Customs Union. Selain itu, diperkenalkan pula manfaat penggunaan e-COO yang kini mulai menjadi standar dalam pengurusan dokumen asal barang karena dinilai lebih efisien, minim risiko pemalsuan, serta memudahkan proses verifikasi lintas negara.
Kepala Kanwil DJBC Aceh dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen institusional untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui internalisasi pengetahuan teknis dan pemahaman regulasi yang mutakhir. Dengan memperkuat kapabilitas pegawai dalam memahami skema FTA, diharapkan pelayanan kepabeanan semakin responsif, proaktif, dan akurat dalam mendukung ekspor nasional yang kompetitif. PROKSI ini tidak hanya menjadi wadah pelatihan, tetapi juga ruang diskusi strategis dalam mengelola tantangan dan peluang perdagangan bebas.
Tingginya partisipasi dan antusiasme peserta dalam kegiatan ini menjadi indikator bahwa transformasi kelembagaan menuju pelayanan yang adaptif dan berbasis pengetahuan berjalan di jalur yang tepat. Kanwil DJBC Aceh berharap, melalui kegiatan serupa yang rutin digelar, pemahaman terhadap perjanjian perdagangan internasional dapat menyebar ke seluruh lini operasional dan pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekspor serta penerimaan negara dari sektor perdagangan. (*)
