JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta Kepala Kepolisian RI menindak tegas para pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang menggunakan tangki kendaraan berkapasitas besar. Permintaan ini disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026), menyikapi maraknya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah.
Bahlil menegaskan, modus penimbunan BBM subsidi dengan memperbesar kapasitas tangki kendaraan telah menjadi praktik yang mengkhawatirkan. Ia mencontohkan, di Makassar ditemukan kendaraan Mitsubishi Pajero Sport yang mampu menampung hingga 700 liter BBM, jauh di atas kapasitas normal yang hanya 68 liter. Setelah diisi, BBM subsidi tersebut kemudian dijual kembali dengan harga nonsubsidi. “Mereka membikin tangki di belakang sampai menampung 700 hingga 1.000 liter, lalu dijual lagi ke industri. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya minta Kapolri menindak tegas, jangan sampai subsidinya yang ditanggung negara justru dinikmati segelintir oknum,” ucapnya.
Menurutnya, praktik ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya antrean panjang di SPBU, walaupun stok BBM di beberapa daerah sebenarnya mencukupi. Bahlil juga menyatakan stok nasional untuk BBM jenis Pertalite (RON 90) masih berada dalam kisaran aman, yaitu 16 sampai 18 hari ke depan. Namun, ia tidak menampik adanya permasalahan distribusi, khususnya untuk daerah-daerah yang pasokannya mengandalkan pengiriman dari luar pulau, seperti Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penjelasannya, Bahlil mengatakan, distribusi BBM ke Bali sempat tersendat akibat kendala pengiriman dari Jawa Timur, yang diperparah oleh keterbatasan armada kapal pengangkut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah memerintahkan Pertamina menambah jumlah kapal agar distribusi BBM dapat berjalan lancar dan tidak memicu gejolak di masyarakat.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak masyarakat terhadap BBM bersubsidi dan memastikan jatah subsidi tidak jatuh ke tangan pelaku penyelewengan. Tindakan tegas terhadap penimbun BBM diharapkan dapat memberikan efek jera, sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi nasional. (*)
