Blangkejeren – Dalam rangka kegiatan reses, Anggota DPR RI H. Irmawan bersama sejumlah kepala Balai Kementerian PUPR Provinsi Aceh menggelar rapat koordinasi strategis dengan Wakil Bupati Gayo Lues H. Maliki dan unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Gayo Lues di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Sabtu (10/10/2025). Pertemuan ini membahas berbagai isu penting terkait pembangunan infrastruktur serta arah baru kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Forum tersebut membuka ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program-program strategis nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hingga sarana pelayanan masyarakat lainnya.
Salah satu isu utama yang mencuat dalam rapat itu adalah kebijakan efisiensi dan perubahan skema transfer anggaran dari pusat ke daerah. H. Irmawan menjelaskan bahwa meskipun total anggaran APBN 2026 meningkat, pola penyaluran dana mengalami perubahan. Kini, sebagian besar anggaran tidak lagi langsung masuk ke kas daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU), melainkan disalurkan melalui kementerian dan lembaga teknis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih banyak peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pembiayaan dari APBN, asalkan pemerintah daerah mampu menyiapkan proposal dan dokumen pendukung secara lengkap dan terstruktur,” ujar H. Irmawan.
Menurutnya, pola baru ini menuntut daerah untuk lebih aktif dan kompeten dalam menyusun usulan program berbasis data dan rencana teknis, termasuk Detail Engineering Design (DED) dan analisis kebutuhan lapangan. Tanpa dokumen yang lengkap dan valid, peluang mendapatkan dukungan pusat akan semakin sulit.
Ia juga menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan mekanisme perencanaan dan penganggaran. Pemerintah kabupaten/kota diimbau untuk membangun sinergi yang kuat dengan DPR RI dan kementerian teknis untuk memastikan seluruh aspirasi pembangunan dapat tersampaikan dan diakomodasi.
“Daerah yang siap, profesional, dan memiliki data teknis yang lengkap akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari pusat. Kolaborasi yang kuat adalah kunci pemanfaatan anggaran secara optimal,” katanya.
Usai melaksanakan rapat koordinasi, Anggota DPR RI H. Irmawan bersama Wakil Bupati Gayo Lues dan tim dari Kementerian PUPR melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Tripe Jaya. Mereka meninjau sejumlah titik yang dinilai memiliki potensi untuk pengembangan infrastruktur, termasuk proyek pembangunan irigasi yang sedang berlangsung.
Peninjauan tersebut bertujuan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian. Selain itu, sejumlah fasilitas dasar yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat juga masuk dalam daftar perhatian dan evaluasi untuk ditindaklanjuti.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues diharapkan dapat menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pusat, khususnya dalam hal perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional guna menjaga stabilitas program pembangunan dan menjamin keberlanjutan pelayanan publik.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah antara legislatif nasional dan pemerintah daerah, serta memperkuat posisi Gayo Lues dalam peta prioritas pembangunan nasional, melalui pendekatan teknokratik dan strategi kolaboratif lintas sektor dan wilayah. (Abdiansyah)
