JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil tim ekonomi untuk melakukan pembaruan menyeluruh terhadap kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya volatilitas ekonomi global.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang didampingi Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala OJK. Agenda utama pertemuan adalah meng-update situasi perekonomian menjelang akhir tahun sekaligus melakukan evaluasi dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi nasional relatif stabil. Hal itu mencakup pertumbuhan ekonomi, target inflasi, kondisi makro perbankan, serta realisasi investasi yang sudah berjalan dari berbagai indikator makro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembahasan juga difokuskan pada upaya peningkatan ekspor dari seluruh sektor, termasuk manufaktur. Pemerintah menilai masih terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi daya saing ekspor, sehingga Presiden memberikan penugasan kepada Satuan Tugas khusus untuk melakukan debottlenecking terhadap seluruh kendala tersebut.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan melaporkan bahwa APBN terus bekerja merespons dampak global terhadap perekonomian domestik. Kondisi ekonomi dunia dinilai cukup volatile, di mana Amerika Serikat masih mencatat inflasi tinggi dan Eropa mengalami kondisi yang juga bergejolak, yang pada akhirnya akan berdampak ke Indonesia. Meski demikian, kondisi makro dan transaksi masyarakat masih sangat resilien.
Kementerian Keuangan memastikan di sisa tahun 2026 akan terus melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran. Efisiensi yang dimaksud bukan berarti menyetop anggaran. Untuk kuartal IV, belanja APBN diproyeksikan mencapai Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun 2025 yang sebesar Rp1.200 triliun. Belanja tersebut akan terus mendorong kegiatan ekonomi, layanan publik, perlindungan sosial, serta bantuan pangan yang sudah mulai bergulir untuk kuartal IV. Defisit APBN tetap dijaga sesuai laporan kepada Badan Anggaran pada Juli lalu, yakni sekitar 2,85 persen dari PDB.
Menteri Keuangan mencontohkan efisiensi yang dilakukan pada program Makan Bergizi Gratis. Dengan perubahan manajemen Badan Gizi Nasional yang baru, pengelolaan menjadi lebih efisien sehingga output tetap tercapai dengan pelaksanaan anggaran yang lebih kredibel.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia melaporkan fokus utama bank sentral tetap pada penjagaan stabilitas rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Untuk inflasi inti yang menggambarkan pergerakan perekonomian masih cukup terkendali di bulan September di angka 2,8 persen. Namun inflasi pangan bergejolak atau volatile food yang mencapai 5 persen menjadi perhatian dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian agar tetap berada dalam koridor sasaran 2,5 plus minus 1 persen.
Terkait rupiah, volatilitas global dengan situasi higher for longer serta ekspektasi Fed Fund Rate yang diperkirakan naik, meski probabilitas kenaikan di bulan Oktober mengecil, menjadi tantangan. Bank Indonesia menegaskan akan tetap berjaga di pasar melalui intervensi di spot, DNDF, dan NDF, serta insentif biaya hedging yang telah diberikan sejak akhir Juni lalu. Kebijakan tersebut telah mendatangkan inflow sekitar 8 miliar hingga 9 miliar dolar AS dalam bentuk efek swap maupun DNDF.
Kepala OJK dalam kesempatan yang sama menyampaikan laporan terkait stabilitas sektor keuangan, khususnya pasar modal Indonesia. Reformasi pasar modal akan diteruskan dengan peningkatan transparansi dan likuiditas serta penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti coordinated trading. Penegakan tersebut diharapkan menimbulkan efek jera sehingga pasar modal semakin likuid, transparan, dan menjadi tempat investasi jangka panjang yang baik bagi investor domestik maupun asing. Saat ini investor ritel domestik tercatat telah mencapai 32,7 juta.
Pertemuan yang berlangsung pada Minggu (19/10/2026) tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, serta memastikan APBN tetap bekerja sebagai instrumen untuk menumbuhkan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat. (*)
