Merauke – Di luar klaim pemerintah pusat soal sisa kebakaran yang hanya ratusan hektare, Tanah Papua justru menghadapi bencana asap yang meluas. Indikasi luasan kebakaran hutan dan lahan di Papua diyakini mencapai puluhan ribu hektare sepanjang 2026, dengan Papua Selatan sebagai episentrumnya, seiring masifnya pembukaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kabut asap dari karhutla telah berminggu-minggu mengganggu kesehatan warga, jadwal penerbangan, dan aktivitas sehari-hari. Sebarannya tidak hanya dirasakan di Merauke, melainkan merembet ke Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, sebagian Jayapura, hingga Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, mengikuti pergerakan angin dari timur menuju barat laut hingga utara.
Apa yang terjadi di Papua Selatan adalah kebakaran yang berlangsung hampir satu bulan lebih. Kapan itu dimulai, menurut kesaksian warga dan temuan organisasi lingkungan serta lembaga hukum, sejak sekitar Agustus 2026. Di mana titik api berasal, mereka menyebut bukan dari ladang berpindah masyarakat, melainkan dari areal-areal yang baru digusur perusahaan dan PSN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Siapa yang merasakan dampak paling keras adalah warga Distrik Ilwayab dan Jagebob. Yonas, warga Ilwayab, Merauke, yang dihubungi pada Senin, 12 Oktober lalu, menggambarkan situasi yang mencekik.
“Asap masih tebal, mulai banyak yang batuk di sini karena polusi. Sudah susah juga mendapatkan air. Tahun-tahun lalu itu pernah juga tapi tidak terlalu. Ini sampai masyarakat setengah mati,” kata Yonas.
Vincen dari Distrik Jagebob menyebut jarak pandang hanya 200 meter, malam tidak bisa beraktivitas, dengan puncak asap tebal pada Oktober ini. Anak-anak tetap berangkat sekolah karena tidak ada imbauan belajar dari rumah, padahal batuk dan sesak napas mulai melanda. Kebun pisang, karet, dan sagu miliknya ikut terbakar. Dulu malam masih sejuk karena hutan rimbun, kini sekitar jam 2 hingga 3 malam suhu panas terasa menyengat. Angin pun disebutnya sudah menjadi rezeki.
Bagaimana skala kebakaran ini terjadi, data pemerintah sendiri sebenarnya mengakui. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, indikasi karhutla di Papua mencapai lebih dari 30.000 hektare sepanjang 2026. Paling luas di Papua Selatan hingga 25.838,53 hektare, naik tiga kali lipat dibanding 2025. Namun ironi terjadi di Istana Merdeka pada Senin, 12 Oktober lalu, ketika Kepala BNPB Letjen Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa luas karhutla hanya tersisa 639,23 hektare di enam provinsi. Persoalannya, enam provinsi tersebut tidak termasuk wilayah Tanah Papua sama sekali.
Mengapa Papua tidak masuk hitungan adalah pertanyaan kritis yang membongkar cara negara memandang bencana. Jika Papua Selatan yang terbakar 25 ribu hektare lebih tidak masuk dalam laporan nasional, maka klaim keberhasilan pemadaman adalah ilusi statistik.
Data independen justru menunjukkan pola yang sistematis. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menemukan 8.324 titik panas di seluruh Papua sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Dari jumlah itu, 1.834 titik berada di kawasan food estate, 913 di kebun tebu atau energy estate, 1.221 di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dan 560 di konsesi sawit. Artinya dominan berada di kawasan berizin PSN. Greenpeace menemukan 1.413 titik sumber asap di Papua Selatan dari 6.811 titik di Indonesia periode 8 Agustus hingga 1 Oktober 2026. Bahkan 133 titik berada di Taman Nasional Wasur dan 71 titik di Suaka Margasatwa Pulau Dolok, serta 294 titik di area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan milik Kementerian Pertahanan di sekitar jalan 135 kilometer Wanam-Muting.
Kepala Tim Operasional Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Yunita, mencatat pada 12 Oktober lalu masih terpantau 3.624 titik panas di Papua Selatan, sehari sebelumnya pada 11 Oktober mencapai 6.702 titik. Di Papua Barat, BMKG Manokwari mencatat sempat ada 201 titik api dan mencatat ISPU 121 kategori tidak sehat.
Franky Samperante dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang turun sejak Juli 2026 ke kampung Wanam, Jagebob, dan sejumlah distrik PSN lain menyebut ada pola kebakaran yang mengikuti tumpukan kayu dan sisa vegetasi hasil bukaan lahan yang ditumpuk dalam petak-petak sebelum dibakar. Padahal setiap izin konsesi berkomitmen tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023, lebih dari dua juta hektare di Kabupaten Merauke ditetapkan sebagai sasaran PSN, mencakup Distrik Jagebob, Tanah Miring, Sota, Eligobel, Ulilin, Malind, Kurik, Ilwayab, dan Animha untuk food estate dan tebu.
Dampaknya sudah dirasakan lintas provinsi. Di Manokwari, siswa SMA Negeri 2 Manokwari harus belajar dari rumah sejak 7 Oktober karena udara tidak sehat. Puskesmas Sowi IV mencatat 231 pasien ISPA sejak September, terbanyak setelah Covid-19. Di Bandara Rendani Manokwari, enam penerbangan dibatalkan pada 10 Oktober lalu. Di Bandara Dortheys Hiyo Eluay Sentani Jayapura, lima penerbangan dibatalkan dan delapan terlambat pada 12 Oktober lalu. Jalur Jayapura-Wamena dan Jayapura-Timika paling terdampak. Di Taman Nasional Lorentz, jalur pendakian menuju Puncak Cartensz ditutup sementara sejak 1 September.
Di tengah itu, respons pemerintah daerah masih terbatas. BPBD Papua Selatan menyebut banyak distrik hanya bisa dijangkau pesawat dan kapal seperti Kaptel, Ilwayab, dan Kimaam. Status tanggap darurat baru ditetapkan di Boven Digoel sejak 8 Oktober hingga 21 Oktober, sementara Merauke dan Mappi masih rapat koordinasi. Papua Barat memperpanjang status tanggap darurat sejak 7 Oktober dan merencanakan modifikasi cuaca pada 11 hingga 15 Oktober.
Warga seperti Yonas di Ilwayab yang harus berjalan delapan kilometer memikul jerigen air bersih karena rawa penyelamat yang dulu memadamkan api kini sudah dibongkar habis, hanya bisa berharap pada mukjizat.
“Tinggal tunggu mukjizat Tuhan saja untuk hujan ini bisa turun. Terakhir perlindungan kan biasa di hutan, alam, tanah-tanah yang ada ini,” ujarnya.
