JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara terkait persoalan antrean bahan bakar minyak yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Berdasarkan informasi Bahlil memastikan stok nasional untuk BBM jenis Pertalite atau RON 90 berada di kisaran 16 sampai 18 hari. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat, 16 Oktober 2026.
“Jadi stok BBM nasional insya Allah aman. Yang Pertamina laporkan ke saya tadi adalah distribusi dari daerah Jawa Timur ke Bali dan beberapa tempat yang terkait dengan kapal,” ungkap Bahlil.
Bahlil mengatakan pihaknya telah memerintahkan Pertamina untuk segera menggandakan kapal pengangkut guna mempercepat distribusi ke daerah-daerah yang mengalami keterlambatan pasokan.
“Saya tadi memerintahkan mereka untuk segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah-daerah. Supaya bisa percepatan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan alasan stok RON 90 yang menipis hingga di bawah 20 hari. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pergeseran konsumsi masyarakat yang cukup signifikan dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat disparitas harga yang cukup tinggi.
“Yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90. Tapi kalau solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue. Enggak ada masalah,” papar Bahlil.
Menurutnya, banyak pengguna yang sebelumnya menggunakan RON 92 dan RON 95 beralih ke RON 90 karena selisih harga yang jauh lebih ekonomis.
“Yang terjadi pergeseran dari 16 ke 18 hari itu adalah RON 90. Kenapa itu terjadi? Karena terjadinya shifting yang tadinya orang pakai 92 dan 95 itu di-shifting ke 90 karena harganya kan cukup berbedanya cukup ekonomis itu. Itu sebenarnya masalahnya. Tapi secara standar nasional clear,” jelasnya.
Bahlil memperkirakan stok RON 90 bisa kembali berada di atas 20 hari dalam waktu seminggu ke depan.
“Mungkin untuk mencapai di angka 20 hari itu kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak, itu masih oke,” pungkasnya.
Pernyataan aman di atas kertas ini jelas tidak menjawab keresahan di lapangan. Faktanya antrean panjang masih terjadi di Sulawesi, Bali, dan sejumlah daerah lainnya. Jika stok nasional diklaim aman, lalu mengapa distribusi bisa tersendat hingga harus menggandakan kapal secara mendadak.
Alasan shifting dari BBM nonsubsidi ke subsidi justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ketika masyarakat berbondong-bondong turun kasta ke Pertalite, itu adalah sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi sudah tidak terjangkau, bukan sekadar persoalan teknis distribusi. (*)









































