JAKARTA | Kebijakan tata kelola pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional kembali menuai kritik tajam dari kalangan profesi medis. Langkah pengelolaan sistem rujukan dinilai semakin menjauh dari esensi pemenuhan hak mendasar pasien atas layanan kesehatan yang layak dan adekuat. Isu krusial ini mencuat ke publik setelah Ikatan Dokter Indonesia mengungkap adanya indikasi kuat pengetatan administratif yang membatasi kuota rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke dokter spesialis di rumah sakit, dengan target maksimal sebesar 15 persen dari total kunjungan pasien per bulan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada pertengahan Oktober 2026, pembatasan ketat ini diduga sengaja diterapkan untuk menekan laju pembiayaan rujukan tingkat lanjutan. Namun, imbas dari kebijakan tersebut justru menciptakan dilema moral dan profesi yang berat bagi para tenaga medis, sekaligus memicu keresahan masif di kalangan peserta jaminan sosial. Fasilitas kesehatan tingkat pertama kini berada di bawah tekanan pemenuhan indikator performa administratif bulanan yang mengikat, sehingga terpaksa menyaring pasien secara ketat demi menjaga rasio rujukan agar tidak melampaui ambang batas yang ditentukan.
Kondisi di lapangan menunjukkan pengetatan rujukan ini paling memukul kelompok pasien dengan penyakit kronis komorbid serta pasien yang membutuhkan penanganan medis multidisiplin. Banyak dari mereka dilaporkan kesulitan memperpanjang atau mendapatkan surat rujukan baru ke poli spesialis meskipun kondisi klinis mereka membutuhkan pemantauan berkala dari dokter ahli. Kebijakan ini dinilai sangat berbahaya karena memaksa faskes tingkat dasar menahan pasien di luar kapasitas kompetensi klinis yang semestinya, dengan dalih mengoptimalkan penuntasan 144 diagnosis penyakit non-spesialistik di tingkat layanan primer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Organisasi profesi kedokteran menegaskan bahwa keselamatan nyawa pasien tidak boleh dikorbankan demi efisiensi anggaran ataupun demi mengejar target performa pembiayaan semata. Pembatasan rujukan berbasis persentase kuota bulanan dianggap mencederai sumpah dokter dan independensi medis dalam menentukan tata laksana terbaik bagi pasien. Desakan keras kini dialamatkan kepada otoritas penyelenggara jaminan kesehatan dan kementerian terkait untuk segera mengevaluasi total sistem kuota rujukan ini agar tidak memicu gelombang penurunan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan risiko fatalitas penanganan penyakit berat di Indonesia.
