BANDA ACEH – Ketua Panglima Milenial Aceh, Teuku Musliadi, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Aceh, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota atas kebijakan peningkatan bantuan pembangunan Rumah Hunian Tetap (HUNTAP) di Provinsi Aceh dari semula Rp60 juta menjadi Rp70 juta per unit.
Peningkatan nilai bantuan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan rumah sehingga memenuhi standar konstruksi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPB, Kementerian PUPR, Pemerintah Aceh, serta seluruh pemerintah daerah yang telah memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat akan hunian tetap. Penambahan anggaran ini merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama,” ujar Teuku Musliadi.
Tambahan anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal agar setiap unit rumah yang dibangun memiliki kualitas yang baik dan benar-benar memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi para penerima manfaat. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini masih tinggal di tenda maupun hunian sementara dapat segera menempati rumah permanen yang layak.
Teuku Musliadi juga mengimbau seluruh aplikator atau inventor yang telah memperoleh izin clearing dari Kementerian PUPR, seperti RISHA, RTG-RHODAS, RRUPAWAN, SIG, dan RAG, agar segera melakukan pendataan ulang terhadap SPPR (Surat Pernyataan Pembangunan Rumah). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan lebih cepat, tertib, dan tepat sasaran.
Pendataan ulang SPPR perlu segera dilakukan agar proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan program ini sehingga seluruh masyarakat yang berhak dapat segera menerima manfaatnya,” tegasnya.
Teuku Musliadi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program HUNTAP agar setiap tahapan pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Harapan kami, program pembangunan Rumah Hunian Tetap ini dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait, kita optimistis kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dapat segera terpenuhi,” tutup Teuku Musliadi. (*)
