Jakarta — Keinginan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) diduga menjadi titik awal skandal suap yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison, ke hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perkara yang kini diproses lembaga antirasuah itu, Edison diduga memberi suap kepada aparatur sipil negara di Badan Pemeriksa Keuangan agar hasil audit keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak berubah dan tetap berujung pada opini WTP. Kasus ini menambah daftar panjang penyimpangan yang berangkat dari obsesi pemerintah daerah mengejar citra laporan keuangan bersih, tetapi justru mencederai integritas pemeriksaan itu sendiri.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa rangkaian peristiwa bermula dari temuan BPK terkait pengadaan smart board pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Dalam audit yang dilakukan, BPK menemukan nilai pengadaan tersebut melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Temuan itu, menurut Taufik, berpotensi memengaruhi opini atas laporan keuangan Kabupaten Muara Enim. “Temuan ini, apabila tidak dilakukan pengurusan, akan memengaruhi opini di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Nah, di situlah ada keinginan-keinginan dari pihak Pemkab, yaitu Bupati, agar jangan sampai untuk tahun 2025 itu opininya ini berubah,” kata Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).
Bagi pemerintah daerah, predikat WTP kerap dipandang sebagai simbol keberhasilan tata kelola keuangan. Namun dalam praktiknya, predikat itu sering menjadi tekanan politik dan administratif yang besar. Di banyak daerah, WTP tidak hanya dilihat sebagai indikator akuntabilitas, tetapi juga sebagai penanda keberhasilan kepala daerah menjaga reputasi pemerintahan. Dalam kasus Muara Enim, tekanan untuk mempertahankan status itulah yang diduga memicu upaya pengurusan hasil audit. Alih-alih memperbaiki temuan dan menata ulang sistem, pihak-pihak di lingkungan Pemkab Muara Enim diduga memilih jalan pintas dengan mengatur hasil pemeriksaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut KPK, Edison kemudian meminta bawahannya mengurus temuan tersebut. Dari situ, pertemuan terjadi antara Abi Nurwardani, yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Augusz Dewanggara atau Angga, pihak swasta yang dianggap dapat membantu mengubah hasil audit. Dalam pertemuan itu, keduanya diduga bernegosiasi soal kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK. Angga lalu disebut berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari, aparatur sipil negara yang berperan sebagai pengendali teknis dan berada pada jabatan struktural sebagai kasubdit di Perwakilan Sumatera Selatan. Dari hasil penyidikan, Angga diduga menerima fee Rp100 juta yang diberikan oleh Abi sebagai pelicin untuk mengubah hasil audit.
Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bagaimana proses pemeriksaan keuangan yang semestinya menjadi benteng akuntabilitas justru diduga dijadikan ruang transaksi. Jika benar temuan BPK diintervensi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar opini keuangan, melainkan juga kredibilitas lembaga pemeriksa dan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan keuangan negara. WTP, yang semestinya lahir dari kepatuhan terhadap standar akuntansi dan tata kelola, berubah menjadi target yang dikejar dengan cara-cara yang melanggar hukum.
KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dari pihak Pemkab Muara Enim kepada pihak BPK. Mereka adalah Angga selaku pihak swasta, Titin Rita Lestari selaku ASN atau pengendali teknis, Edison selaku Bupati Muara Enim, Cory Erin Hardi selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi, dan Fika selaku direktur PT Millenium Solusi Abadi. Dengan penetapan itu, KPK menilai ada jejaring peran yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung antara pejabat daerah, aparatur pemeriksa, dan pihak swasta yang diduga menjadi perantara dalam skema suap.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen, mobil, barang bukti elektronik, serta uang tunai Rp200 juta. Barang-barang tersebut kini menjadi bagian penting dalam pembuktian untuk menelusuri alur transaksi, komunikasi antarpihak, dan dugaan keterlibatan aktor lain yang belum disebut secara terbuka. KPK juga menyatakan masih menelusuri penerima lain di lingkungan BPK. Artinya, perkara ini belum berhenti pada lima nama yang sudah diumumkan, melainkan masih berpotensi berkembang seiring pendalaman alat bukti dan keterangan saksi.
Dari sisi hukum, Angga dan Titin dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, Edison, Cory, dan Fika dijerat Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat (1) undang-undang yang sama juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa KPK melihat perkara ini bukan semata sebagai pemberian hadiah kepada aparat negara, tetapi sebagai upaya aktif mengintervensi hasil pemeriksaan yang mestinya berdiri independen.
Kasus ini juga menyingkap persoalan lama yang terus berulang di pemerintahan daerah, yakni kecenderungan menjadikan opini WTP sebagai tujuan akhir, bukan konsekuensi dari pembenahan tata kelola. Ketika opini audit diposisikan sebagai target politik, ruang penyimpangan terbuka lebar. Perbaikan administrasi digeser oleh pengurusan hasil, dan pengawasan yang mestinya keras justru diperdagangkan. Di sinilah skandal Muara Enim menjadi penting, bukan hanya karena melibatkan kepala daerah aktif, tetapi juga karena memperlihatkan bagaimana tekanan untuk mempertahankan citra keuangan dapat mendorong penyalahgunaan kewenangan lintas level.
KPK kini menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memastikan siapa saja yang menikmati manfaat dari skema tersebut dan sejauh mana peran masing-masing tersangka dalam mengatur hasil audit. Publik pun menunggu apakah pengusutan akan berhenti pada lima nama ini atau merambat ke jejaring yang lebih luas di balik proses pemeriksaan BPK. Dalam perkara yang menyangkut integritas audit negara, keterbukaan dan ketegasan menjadi kunci agar pesan yang muncul tidak rancu: bahwa laporan keuangan daerah tidak boleh diperbaiki dengan suap, dan predikat WTP tidak boleh dibeli dengan mengorbankan hukum. (*)
