JAKARTA | Beredarnya pesan berantai di WhatsApp yang memuat daftar nama yang dikaitkan dengan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perhatian luas di ruang publik. Pesan itu menyebar cepat ke berbagai platform media sosial dan menimbulkan spekulasi baru di tengah penyidikan yang masih berjalan. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari penyidik yang membenarkan daftar tersebut sebagai pihak yang secara hukum terlibat dalam perkara itu. Karena itu, nama-nama yang beredar masih berada pada wilayah informasi yang belum terverifikasi dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum.
Isu ini menguat setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator atau JC dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG. Melalui kuasa hukumnya, Sony menyatakan siap bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat. Langkah tersebut kemudian bertemu dengan derasnya peredaran pesan berantai, sehingga perhatian publik terhadap perkara ini kian besar. Di satu sisi, publik menuntut keterbukaan atas dugaan penyimpangan dalam program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, penyidik tetap harus menjaga proses pembuktian agar tidak terseret oleh kabar yang belum jelas sumber dan validitasnya.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan kliennya menyampaikan niat mengajukan JC setelah dari rumah tahanan. “Kami baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan dari klien kami. Klien kami menyatakan akan mengajukan JC,” kata Krisna, Rabu (10/6/2026). Ia menegaskan, langkah itu bukan upaya untuk menghindari proses hukum. Menurut dia, Sony justru ingin bersikap kooperatif agar fakta yang lebih luas dapat terungkap. “Kita bukan menghindar dari permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi, sekali lagi kita bukan menghindar,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Krisna juga menyebut, dalam pemeriksaan, kliennya telah memberi sejumlah informasi kepada penyidik. Bahkan, menurut dia, lebih dari 20 nama telah disebutkan dalam pemeriksaan awal. Namun, ia menegaskan bahwa itu baru sebagian dan akan diungkap lagi pada pemeriksaan lanjutan. Dari situlah muncul pesan berantai yang kemudian viral, memuat 26 nama yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara MBG. Dalam pesan yang beredar luas itu, nama-nama yang dicantumkan adalah sebagai berikut:
- Nanik S. Deyang
- Patris Rumbayan
- Ketua DPRD Jawa Timur dan Jawa Tengah
- Suwardi Samiran
- Dudung melalui kepala BGN
- Puti Sari dari Komisi IX DPR RI
- D. Mahari dari Komisi IX DPR RI
- Yahya Zaini dari Komisi IX DPR RI
- Wihardi dari Banggar DPR RI
- Cucun Ahmad dari DPR
- Ketua dan seluruh wakil Banggar DPR RI
- Bima Arya
- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Feri
- Ahmad Riza Patria
- Ketua Komisi IX DPR RI
- Seluruh wakil ketua Komisi IX DPR RI, kecuali Charles Honoris, beserta seluruh poksi Komisi IX
- Dek Gam dari Komisi IX DPR RI
- Muslim Ayub dari Komisi III DPR RI
- Fitroh Basori yang disebut sebagai wakil pimpinan KPK
- Kajari Purwakarta Sulvia Dewi Hapsari, SH, MH
- Kapolres Bekasi Kombes Sumarni
- Irma Chaniago dari Komisi VI DPR RI
- Uya Kuya dari Komisi III DPR RI
- Lula Kamal yang disebut sebagai PIC Menko Pangan
- Dua kolonel yang disebut merupakan usulan AHY
- Gabungan asosiasi GAMBI-Kadin Makan Bergizi Indonesia dan pihak lainnya
Meski nama-nama itu telah menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan, kebenarannya belum dapat dipastikan. Penyidik Kejaksaan Agung belum menyampaikan pernyataan resmi yang mengonfirmasi daftar tersebut. Dengan demikian, nama-nama yang muncul dalam pesan berantai itu belum dapat diperlakukan sebagai pihak yang secara hukum terlibat dalam perkara. Dalam penanganan dugaan korupsi, unsur pembuktian tetap menjadi dasar utama. Keterangan yang beredar di media sosial, seberapa cepat pun menyebarnya, tidak dapat menggantikan alat bukti yang sah.
Di tengah berkembangnya isu itu, salah satu nama yang ikut disebut dalam pesan berantai adalah Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. Menanggapi kabar yang beredar, Musyafak membantah keras tuduhan tersebut. “Hoaks tidak benar, saya tidak pernah berurusan dengan MBG,” kata Musyafak, Rabu (10/6/2026). Politikus PKB itu menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan Badan Gizi Nasional maupun dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG. “Saya nggak ada urusan sama sekali, itu hoaks,” ujarnya. Bantahan itu menunjukkan bahwa arus informasi yang belum terverifikasi dapat dengan cepat menyeret nama seseorang ke dalam pusaran dugaan, meski belum ada pembuktian apa pun.
Pengajuan justice collaborator oleh Sony Sonjaya menandai bahwa penyidikan perkara MBG masih bergerak dan belum berhenti pada satu lapisan peran. Dalam praktik hukum pidana, status JC kerap dipakai untuk membuka struktur perkara yang lebih luas, terutama jika dugaan keterlibatan tidak berhenti pada satu orang. Namun status itu bukan penghapus pertanggungjawaban pidana. Seorang pelaku yang mengajukan JC tetap harus menjalani proses hukum, sementara keterangannya akan dinilai bersama bukti lain yang dikumpulkan penyidik. Karena itu, kehadiran daftar nama yang beredar di media sosial belum tentu berkaitan langsung dengan proses hukum, kecuali dapat dibuktikan melalui pemeriksaan resmi dan alat bukti yang sah.
Krisna sebelumnya juga menjelaskan bahwa kliennya siap mengungkap dugaan penyimpangan dalam pembagian titik pelaksanaan program MBG. Ia mencontohkan adanya titik yang disebut dibagi kepada sejumlah pihak, tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan pembagian awal. “Contohnya, klien kami memberikan titik ini, misalkan 50 kepada A, 100 kepada B. Ternyata yang dibangun hanya sedikit, sisanya dijual. Lalu mereka (PIC) mengatakan PIC klien kami. Masa uangnya masuk ke mereka semua, tapi dibebankan kepada klien kita?” kata Krisna. Ia juga menyebut bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Sony akan mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang di lingkungan BGN, termasuk motor, perangkat teknologi informasi, tablet, hingga kaus kaki. Menurut dia, pengadaan-pengadaan itu bukan bidang yang ditangani kliennya.
Di tengah derasnya peredaran pesan berantai, perkara MBG kini bukan hanya soal dugaan korupsi yang tengah diusut, tetapi juga soal bagaimana informasi yang belum terverifikasi membentuk persepsi publik. Di satu sisi, keterbukaan memang dibutuhkan agar proses penegakan hukum tidak berjalan dalam ruang tertutup. Namun di sisi lain, publik juga perlu menahan diri untuk tidak menyimpulkan lebih jauh dari apa yang benar-benar sudah dibuktikan penyidik. Selama daftar nama yang beredar belum dibenarkan secara resmi, informasi itu tetap berada pada wilayah yang harus diuji. Dalam perkara pidana, yang paling menentukan bukan cepatnya kabar menyebar, melainkan kuatnya bukti yang akhirnya berbicara.
