JAKARTA I Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah Presiden RI kembali menguat.
Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (RPPAI) menilai langkah tersebut menjadi kunci utama, dalam keberhasilan reformasi Polri Presisi yang berkelanjutan.
Ketua Umum RPPAI, A.S. Agus Samudra alias Agus Kliwir menegaskan bahwa Presiden RI memiliki legitimasi politik dan konstitusional paling kuat
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk memastikan Polri bekerja profesional dan tidak terseret kepentingan kelompok tertentu.“Polri membutuhkan kepemimpinan nasional
Yang kuat, agar reformasi berjalan konsisten. Presiden RI adalah figur yang paling tepat,” kata Agus Kliwir, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, selama ini tantangan terbesar Polri bukan hanya soal teknis penegakan hukum, tetapi juga tekanan politik dan persepsi publik.
Dengan struktur yang jelas di bawah Presiden RI, Polri akan memiliki ruang independensi lebih sehat dalam mengambil keputusan strategis.
Agus Kliwir menekankan, bahwa konsep Polri Presisi tidak boleh berhenti sebagai jargon. Implementasi nyata harus terlihat dari keberanian Polri menindak
Pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu termasuk kasus-kasus yang melibatkan elit. “Presisi itu keberanian integritas, dan keadilan.
Tanpa dukungan struktural yang kuat, nilai-nilai itu sulit diwujudkan,” lanjutnya.
RPPAI juga menyoroti pentingnya Polri yang sensitif terhadap isu perempuan dan anak. Ia berharap Polri di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto
Dapat menghadirkan aparat yang humanis, cepat tanggap, dan berpihak pada korban.“Kepercayaan publik akan tumbuh
Jika, masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui Polri,” pungkasnya.(red)
