JAKARTA, 29 Januari 2026 – Ketua Umum Pemuda Indonesia Center (PIC), Ginka Febriyanti, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Ginka menegaskan bahwa menjaga Polri tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden adalah langkah krusial untuk menjaga profesionalisme dan netralitas institusi penegak hukum.
Menurut Ginka, wacana menggeser posisi Polri ke bawah kementerian berpotensi besar menyeret institusi tersebut ke dalam pusaran politik praktis yang berisiko mengganggu stabilitas keamanan nasional.
”Polri adalah institusi alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Jika Polri diletakkan di bawah kementerian, kekhawatiran akan adanya intervensi politik dari kepentingan sektoral atau partai politik tertentu menjadi sangat nyata. Kami di PIC berdiri bersama Kapolri untuk menjaga marwah independensi ini,” ujar Ginka Febriyanti dalam keterangan resminya di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Poin-Poin Utama Pernyataan Ginka Febriyanti:
– Menghindari Politisasi Penegak Hukum: Menempatkan Polri di bawah kementerian dikhawatirkan akan membuat kebijakan kepolisian rentan terhadap dinamika politik menteri yang menjabat, yang notabene seringkali berasal dari latar belakang partai politik.
– Efektivitas Komando: Posisi Polri langsung di bawah Presiden memastikan jalur komando yang singkat dan efektif, terutama dalam situasi darurat nasional atau penanganan krisis yang membutuhkan keputusan cepat.
– Amanat Konstitusi dan Reformasi: Ginka mengingatkan bahwa pemisahan Polri dari struktur militer dan penempatannya secara mandiri adalah buah dari semangat reformasi untuk menciptakan kepolisian yang sipil dan profesional.
–
”Pemuda Indonesia ingin melihat Polri yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk birokrasi kementerian. Transformasi Polri menuju Presisi sudah berjalan di jalur yang tepat, dan eksperimen struktural seperti pemindahan di bawah kementerian justru akan menjadi langkah mundur bagi demokrasi kita,” tambah Ginka.
Sebagai penutup, Pemuda Indonesia Center mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat sipil untuk ikut mengawal isu ini demi memastikan Polri tetap menjadi garda terdepan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
