Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhullah, melakukan kunjungan resmi ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rabu (28/5/2025). kunjungan tersebut dalam rangka membahas kelanjutan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dalam pertemuan tersebut, Fadhullah berdiskusi langsung dengan Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Keduanya mengupas sejumlah persoalan mendasar terkait UUPA, khususnya mengenai realisasi poin-poin perjanjian Helsinki yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi tersebut.
“UUPA masih menyisakan banyak kekurangan dalam substansi pasalnya. Tidak seluruh hasil kesepakatan Helsinki dapat tertuang dalam bentuk hukum seperti yang berlaku saat ini,” ujar Yusril kepada awak media usai pertemuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, jika pemerintah ingin menyusun undang-undang baru atau melakukan revisi, maka harus mempertimbangkan konteks otonomi khusus Aceh secara serius—seperti halnya pendekatan yang diterapkan di Papua.
“Ini yang sering dilupakan oleh pemerintah pusat, bahkan oleh pemerintah daerah di Aceh dan juga DPRA yang mungkin belum fokus menindaklanjuti permasalahan ini,” lanjutnya.
Yusril pun menegaskan pentingnya penyelesaian permasalahan UUPA secara cepat dan menyeluruh. “Masalah UUPA tidak bisa dipendam terlalu lama. Jika ada kekeliruan atau kekosongan hukum, sebaiknya segera diperbaiki. Pemerintah pusat juga harus menghindari membuat regulasi baru yang justru menabrak UU otonomi khusus yang sudah ada,” tegasnya.
Yusril juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung implementasi UUPA secara menyeluruh. “Saya akan membantu dengan senang hati, karena sejak awal saya sudah terlibat dalam proses penyusunan UUPA,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhullah, mengucapkan terima kasih ke YIM atas langkah Kemenkumham dalam mendukung penuh upaya penyempurnaan UUPA demi kepastian hukum dan pembangunan berkelanjutan di Aceh. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan langkah-langkah yang diambil Menteri Hukum dan HAM agar implementasi UUPA bisa segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Aceh,” pungkas Fadhullah.(*)
