JAKARTA | Manajemen penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur menuai kritik tajam menyusul terungkapnya data angka kematian yang memprihatinkan di lokasi pengungsian. Berdasarkan laporan terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebanyak 94 orang dinyatakan meninggal dunia saat berada di dalam area penampungan sementara.
Menanggapi fakta tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah pusat. Dalam pernyataan yang disampaikan di Kompleks Parlemen pada Selasa, 22 September 2026, Charles menilai tingginya jumlah korban jiwa di pengungsian dibandingkan dengan korban yang meninggal akibat guncangan gempa itu sendiri merupakan cermin kegagalan standar pelayanan darurat.
Ia mendesak lintas kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan audit mendalam terhadap seluruh fasilitas dan kondisi kesehatan di lokasi pengungsian. Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat melakukan identifikasi dan pembenahan menyeluruh, mulai dari aspek sanitasi hingga akses kesehatan bagi para penyintas. Evaluasi ini dinilai sangat krusial agar tidak ada lagi korban tambahan yang jatuh akibat ketidaksiapan negara dalam menyediakan lingkungan pengungsian yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak bencana. (*)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
