Ketua Komisi I DPRA Desak Usut Tuntas Kasus TPPO Gadis Aceh di Malaysia

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 28 Desember 2024 - 01:44 WIB

50728 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh: Ketua Komisi I DPRA, Tgk. Muharuddin, S.Sos.I., M.M mendesak Polda Aceh segera membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa seorang gadis asal Aceh. Gadis tersebut menjadi korban perdagangan ilegal dan dirudapaksa oleh lima pria asing di Malaysia. Muharuddin menekankan pentingnya langkah konkret untuk memberantas jaringan tenaga kerja ilegal yang kerap menjadi perantara perdagangan manusia.

“Polda Aceh harus membentuk tim khusus untuk mengusut agen-agen tenaga kerja ilegal di Aceh. Hal ini penting agar tidak ada lagi anak-anak Aceh yang menjadi korban di masa depan,” ujar Muharuddin pada Kamis, 26 Desember 2024. Ia juga meminta perhatian serius atas dugaan keterlibatan pihak imigrasi dalam pemalsuan identitas korban.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada oknum di imigrasi yang terlibat dalam kasus ini. Jika terbukti, mereka harus diusut hingga tuntas. “Siapapun yang terlibat, termasuk oknum imigrasi, harus ditindak tegas,” tegas Muharuddin.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mendorong Polri bekerja sama dengan Kepolisian Diraja Malaysia untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia di Malaysia yang diduga memiliki koneksi dengan agen di Aceh. “Ini aksi biadab yang membutuhkan perhatian khusus dari Polri dan Kepolisian Diraja Malaysia,” imbuhnya.

Kepada Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP), Muharuddin meminta agar korban mendapatkan pendampingan psikologis setelah dipulangkan ke Aceh. Pendampingan tersebut bertujuan untuk meminimalisir dampak trauma berkepanjangan.

Selain itu, Dinas Sosial Aceh juga didesak untuk memfasilitasi kepulangan korban dan memenuhi kebutuhan mendesaknya. Muharuddin mengingatkan bahwa perhatian semua pihak sangat penting untuk memulihkan korban.

Muharuddin juga meminta Presiden RI untuk memberikan solusi jangka panjang dengan membuka lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat Aceh. Menurutnya, pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang membuat warga mudah terjebak dalam rayuan agen tenaga kerja ilegal.

Terakhir, ia mengimbau orang tua agar lebih waspada dan mengawasi anak-anak mereka. “Jangan sampai terpengaruh oleh janji-janji manis agen yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi,” tutup Muharuddin.

Berita Terkait

Jelang Ramadhan, Wali Nanggroe Silaturahmi Dengan Kapolda Aceh Didampingi Plt. Katibul Wali Drs. Mahdi Efendi
Beredar, Surat Pengunduran Diri Hoaks Deputi di BPMA
Trans Koetaradja Layani Rute Lampaseh – Lambung, Daniel Abdul Wahab Jadi Penumpang Perdana
USM Sukses Selenggarakan Simposium Internasional tentang Sejarah dan Budaya Pasca-Tsunami
Wagub Perintahkan Penuntasan Satu Data Aceh
Kanwil Bea Cukai Aceh Gelar Tarhib Ramadhan 1446 H: Spirit Ramadhan Sebagai Momentum Perbaikan Diri
Pasar Tani Edisi Meugang: Distanbun Aceh Tawarkan Harga Terjangkau untuk Kebutuhan Pokok
Anggota DPRA Heri Julius Gerak Cepat Dinas Perhubungan Aceh Operasional Trans Koetaradja

Berita Terkait

Kamis, 27 Februari 2025 - 01:55 WIB

Gelar Seminar Nasional: LBH DPP LSM KOREK dan FH Unikom, Kritik Draft RKUHP Potensi Timbulkan Gesekan Antar Pancawangsa

Rabu, 26 Februari 2025 - 18:11 WIB

Kakanwil Ditjenpas Maluku Utara Silaturahmi ke Kediaman Sultan Tidore, Perkuat Sinergi dan Kemitraan

Rabu, 26 Februari 2025 - 02:00 WIB

Mendagri: Retret Mampu Bangun Ikatan Emosional Antar-Kepala Daerah

Rabu, 26 Februari 2025 - 01:57 WIB

Usulan Amnesti untuk Napi KKB telah Disampaikan ke Presiden

Rabu, 26 Februari 2025 - 01:54 WIB

Efisiensi Anggaran, Mendagri Terbitkan SE Penyesuaian APBD

Rabu, 26 Februari 2025 - 01:50 WIB

Wamendagri: Retret Kepala Daerah untuk Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan

Rabu, 26 Februari 2025 - 01:47 WIB

Ketua Bawaslu RI: Politik Uang Jadi Musuh Utama Demokrasi

Rabu, 26 Februari 2025 - 01:46 WIB

Mendagri: Kepala Daerah Perlu Belajar soal Akmil

Berita Terbaru