oleh

YARA Sosialisasikan Bantuan Hukum Gratis di Sabang

 

Sabang, Baranewsaceh.co  – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melakakukan sosialisasi bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin di Kota Sabang.

Sosialisasi itu juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama bantuan hukum dengan Pemerintah Kota Sabang, di aula lantai IV, kantor walikota setempat. Senin (18/11/2019).

Wali Kota Sabang, Nazaruddin, SI.Kom mengatakan, atas nama pemerintah daerah dirinya menyambut baik terlaksananya kegiatan kerjasama untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin demi memberi kenyaman kepada masyarakat dalam bentuk perlindungan hukum.

Setelah penandatangan kerja sama ini maka YARA telah menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Sabang demi kepentingan masyarakat.

“Karena kita tidak mengerti masalah hukum, terkadang kita terbelenggu dengan kata-kata yang kita tidak mengerti, maka hari ini kita mencari orang yang betul-betul mengerti tentang hal tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, jika ada masyarakat miskin di gampong-gampong yang ada masalah hukum, maka pemerintah akan siap memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin atas rekomendasi dari keuchik, jadi masalah tersebut akan sama-sama kita tangani,” harap Tgk Agam.

“Karena pak keuchiek juga bukan orang mengerti betul tentang hukum, bahkan walikota juga bukan orang yang sangat mengerti hukum, jika hanya kita yang menangani akan runyam nantinya, makanya kita harus lakukan kerja sama ini,” terangnya.

Sementera Ketua YARA Safaruddin, SH mengatakan, dengan adanya bantuan hukum ini masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum, bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan tidak di pungut biaya apapun.

“Biayanya itu sudah ditanggung oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan juga sekarang dengan berlakunya qanun di provinsi ada juga alokasi dana dari pemerintah provinsi,” katanya.

Ada sekitar 23 lembaga bantuan hukum yang sudah diversifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk melaksanakan bantuan hukum dan misinya, salah satunya adalah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh,” sebutnya.

Lebih lanjut, kata Safaruddin, setelah penandatanganan ini akan ada hal teknis, akan dibuat pertemuan dengan semua Keuchiek untuk membicarakan teknis dan syaratnya akan seperti apa, dan juga kategori miskinnya seperti apa, nantinya yang berhak mendapat bantuan hukum ini.

“Namun perlu diketahui salah satu syaratnya yaitu, adanya surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh keuchiek, jika tidak ada surat keterangan miskin dari keuchiek, maka harus ada surat keterangan PKH (Program Keluarga Harapan) atau yang mendapat bantuan beras gratis,” demikian jelas Safaruddin. (Adam)

News Feed