YARA: Larangan Bank Konvensional di Aceh Melanggar Konstitusi

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 27 Mei 2023 - 14:31 WIB

50313 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH, BARANEWS | Safaruddin, SH, MH mengatakan bahwa larangan bank konvensional dalam Qanun LKS melanggar konstitusi. Hal ini disampaikan dalam diskusi tentang “Revisi Qanun LKS, Perlukah?” yang diadakan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HIMAHESA) dan YARA pada Jumat 26 Mei 2023 di Ruang Theater Fakultas Syariah dan Hukum.

Kedua, ia mengatakan bahwa qanun LKS seharusnya hanya mengatur tentang lembaga keuangan syariah, bukan bank konvensional. Sehingga dalam kesempatan ini dia mendorong agar revisi qanun LKS untuk memfokuskan saja pada lembaga keuangan syariah. Misanya pada Pasal 2, dinyatakan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah “. Kemudian Pasal 65, “…lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun…” Menurut Ketua YARA, usulan revisi agar menambah kata “syariah” pada kedua pasal tersebut, setelah kata lembaga keuangan – sehingga menjadi “lembaga keuangan syariah…” Hal ini menurutnya, Qanun ini hanya khusus untuk mensyariahkan perbankan syariah, agar perbankan syariah menjadi lebih syariah. Bukan sebaliknya mengatur perbankan konvensional. Usul Safaruddin yang juga ketua Ikatan Advokasi Indonesia (IKADIN) Propinsi Aceh

Ketiga, Safaruddin berpendapat bahwa bunga pada perbankan konvensional itu tidak riba. Karena menurutnya, ada sebagian ulama/Mufti di Mesir membolehkan bunga perbankan konvensional. “persoalan bunga pada bank konvensional itu masalah khlifiyah”. “Beberapa negara muslim lainnya, seperti di Malaysia masih beroperasi bank konvensional, dan itu memberi peluang pekerjaan bagi rakyatnya”. Lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua Prodi HES, Dr.iur Chairul Fahmi yang menjadi moderator sekaligus penanggap atas pemikiran ketua YARA mengatakan bahwa secara konstitusi, Qanun LKS adalah perintah UU, pasal 2 UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Aceh, Pasal 125, 126, 127, dan 154 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan Pasal 21 Qanun No.8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di Aceh. Jadi Qanun LKS sudah konstitusional. Kedua, gugatan YARA terkait hak konstitusionalnya untuk mendapatkan layanan perbankan konvensional di Aceh, telah ditolak oleh pengadilan dan sudah Inkrah setelah adanya putusan Mahkamah Agung.

Kedua, menurut Fahmi, pengaturan Qanun LKS si Aceh bersifat asas territorial dan personalitas. Asas teritorial, bermakna Aceh mempunyai kedaulatan sebagai wilayah khusus yang menjalankan syariat Islam dalam segela aspek, termasuk dalam bidang muamalah atau lembaga keuangan. Sebagai daerah keistimewaan, juga berlaku asal “lex special derogat legi generalis”. Dalam kontek ini, maka Qanun LKS memerintahkan semua lembaga keuangan harus didasarkan pada prinsip syariah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2, Juncto Pasal 65 QLKS. Begitu juga dengan asas personalitas, dimana kewajiban itu berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam atau badan hukum yang bertempat tinggal di Aceh, dan setiap badan usaha/badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh. Artinya, jika ada lembaga keuangan (berbadan hukum) di Aceh harus juga menyesuaikan dengan Qanun tersebut berdasarkan doktrin dan asas hukum tersebut.

Baca Juga :  BPBD Gayo Lues Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Kecamatan Rikit Gaib Kampung Tungel

Ketiga, terkait dengan hukum bunga bank sebagai hal yang khilafiyah memang benar, karena ada sebagian ulama di dunia yang menyatakan bunga bank tidak sama dengan riba. Namun Fatwa DSN tahun 2000 menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah dan dikuatkan dengan Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 bahwa bunga (interest), berupa tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman adalah riba. Dalam konteks Aceh, menurut Fahmi, “boleh saja praktek bank konvensional dikembalikan, jika ada Fatwa MPU yang menyatakan bahwa bunga bank itu bukan riba, tapi saya nyakin, fatwa itu tidak ada”.

Namun demikian, terkait dengan usul revisi. Menurut ka.Prodi HES ini sah-sah saja dan setuju sebagai upaya memperkuat peran QLKS, agar fungsi perbankan syariah benar-benar menjadi rahmatal lil “alamin.

Sementara ketua HIMAHESA, Aulia Rahmatullah mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk membuka wacana kritis mahasiswa, khususnya dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap polimik QLKS. Lebih lanjut dia menyatakan, “kami selaku ketua HIMAHESA bangga dengan banyaknya antuisme mahasiswa dan kepeduliaan mereka terhadap pro-kontra Qanun LKS yang sedang diperbincangkan oleh berbagai kalangan di Aceh. Dengan adanya diskusi ini, kami harapkan mahasiswa dapat menilai secara objektif dan kritis terkait pandangan berbeda dalam menanggapi QLKS ini”. Lanjut aktivis muda ini. (RED)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pangdam IM Terima Audiensi Kepala Dinas PUPR Aceh terkait Pembukaan Jalan TMMD
Afridawati dan Amin Haris Daftar Diri Lewat Partai Gerindra Maju Bupati dan Wakil Bupati Simeulue, Akan didukung Prabowo Subianto
Bangkitkan Ekonomi Rakyat, Amiruddin SH Daftar Calon Bupati Aceh Barat Lewat Partai Gerindra
Dari FSH Menulis menjadi KMK
TTI Desak Sekda Aceh Selaku Ketua TAPA Review Program BRA Pada APBA Perubahan 2024
TTI Mendesak Sekda Aceh Selaku Ketua TAPA mereviu Program pada Badan Reintegrasi Aceh BRA Pada APBA P 2024
Bea Cukai Kenalkan Tugas dan Fungsi ke Mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati
Kapolda Apresiasi Polresta Banda Aceh yang Mampu Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 2 Mei 2024 - 20:19 WIB

Awal Mei, Ini 81 Khatib Jumat Besok di Aceh Besar

Senin, 29 April 2024 - 00:43 WIB

Dukung Pemerintah Aceh, Yayasan Aceh Hijau dan UNICEF Buka Rangkaian Pelatihan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak untuk Guru dan Pengasuh Dayah

Senin, 22 April 2024 - 00:08 WIB

Ditpamobvit Polda Aceh Gelar Minggu Bersih di Pantai Lhoknga

Jumat, 12 April 2024 - 00:48 WIB

Idul Fitri : Momen Meningkatkan Kesucian Sosial Aceh

Kamis, 11 April 2024 - 02:06 WIB

Hakikat Idul Fitri: Memaafkan dan Menerima Maaf

Senin, 8 April 2024 - 00:43 WIB

Idul Fitri 1445 H, Aceh Besar Publis 75 Khatib Shalat Id

Minggu, 7 April 2024 - 15:28 WIB

Pangdam IM Menghadiri Acara Pelaksanaan Gerakan Tanam di Aceh Besar

Senin, 1 April 2024 - 01:04 WIB

SD IT Cendekia Darussalam Adakan buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim

Berita Terbaru

GAYO LUES

Batituud Koramil 05/Pining Menghadiri Acara Rapat di Puskesmas

Jumat, 24 Mei 2024 - 14:50 WIB