Wujudkan Pembangunan Inklusif, Kemendagri Imbau Sembilan Provinsi untuk Berkolaborasi

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 29 September 2023 - 01:26 WIB

50224 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau seluruh pemerintah daerah pada sembilan provinsi desentralisasi asimetris yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya untuk berkolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Demikian disampaikan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Suminto, melalui keterangan tertulisnya, saat pembukaan Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2023 di Manokwari, Papua Barat, Selasa (26/9/2023).

Menurut Valentinus, desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralisation) merupakan pendelagasian kewenangan khusus yang diberikan pada daerah tertentu dalam suatu negara, sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Desentralisasi asimetris memberi ruang gerak implementasi dan kreativitas bagi pemerintah provinsi di luar ketentuan umum atau khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Baca Juga :  Bareskrim Siap Aktif Awasi dan Asistensi PMJ Terhadap Kasus SYL

“Melalui kolaborasi yang kuat, dapat mengatasi berbagai tantangan dan merancang masa depan yang lebih baik,” kata Valentinus.

Valentinus menegaskan, kesembilan provinsi desentralisasi asimetris secara legal formal telah memperoleh rekognisi atau pengakuan dari negara, dan diharapkan dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Itu alternatif menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga eksistensi daerah dalam kerangka memperkuat keutuhan NKRI,” tutur Valentinus.

Pendekatan asimetris, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pembangunan daerah desentralisasi dan merespon berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat.

Pembangunan tersebut tentu sangat mempengaruhi kondisi inflasi yang bervariasi dan beragama pada masing-masing daerah di seluruh Indonesia, sehingga perlu upaya pengendalian agar inflasi tetap stabil.

“Inflasi yang stabil dan rendah mendukung pembangunan berkelanjutan, kalau inflasi tinggi dan tidak terkendali menjadi hambatan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, desentralisasi asimetris bukanlah solusi tunggal dalam mengatasi lonjakan inflasi karena mencakupi level koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan efektif.

Baca Juga :  Tersangka Ketua KPK Firli Bahuri Terancam Pidana Seumur Hidup

Hal itu bermaksud agar tingkat inflasi tetap terkendali untuk memastikan kebijakan yang diterapkan pada semua level pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

“Desentralisasi asimetris yang dimiliki disertai dana khusus daerah desentralisasi, maka pemerintah daerah dapat merancang kebijakan sesuai kondisi lokal,” katanya.

Selain itu, Kemendagri  mengajak sembilan provinsi desentralisasi bersama-sama menghadapi tantangan perubahan iklim yang menjadi ancaman serius bagi Bangsa Indonesia.

Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan suhu, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut yang berdampak negatif terhadap lingkungan, pertanian, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat.

Untuk mengatasi perubahan iklim, kata dia, seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus meningkatkan sinergi kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat setempat.

“Kita harus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan, mempromosikan energi terbarukan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca,” tuturnya. (IP)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Pasangan 01 dan 03
LIVE | MK Bacakan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024
KPU: Hasil Pemilu 2024 tak akan Dibatalkan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online
PWI Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Ditegur Keras, Ini Jawaban Dewan Kehormatan
Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor
Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras
TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 05:33 WIB

Sidang Perdana Sengketa Pilpres Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Sabtu, 9 Maret 2024 - 12:32 WIB

Begini Pesan Dekan 142 Mahasiswa FEBI Yudisium

Selasa, 6 Februari 2024 - 23:23 WIB

Ketua TKN Aceh Mualem Apresiasi dan Dukung Penuh Capres Prabowo-Gibran

Jumat, 29 Desember 2023 - 01:27 WIB

Ir.H. Ardimartha Sekda Nagan Raya Melakukan Kunjunga Posko Nataru

Sabtu, 18 November 2023 - 09:31 WIB

Kebahagian Seorang Jurnalis Saat Anaknya Raisa Azkita Diwisuda Universitas Syiah Kuala Predikat Terbaik

Sabtu, 4 November 2023 - 20:01 WIB

Penjabat Bupati Aceh Timur dan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia Menerima Arahan Dari Presiden Jokowi

Rabu, 25 Oktober 2023 - 21:16 WIB

Buka Bimtek Pengelolaan DAK 2023, Kadisdik: Pembangunan Harus Menunjang Proses Belajar Mengajar

Kamis, 12 Oktober 2023 - 02:52 WIB

Partai Buruh Indonesia dan Presiden Jokowi serukan diakhirinya konflik Israel Palestina

Berita Terbaru

ACEH TIMUR

Kapolres Aceh Timur Pantau Proses Seleksi Penerimaan Anggota Polri

Selasa, 23 Apr 2024 - 15:10 WIB

GAYO LUES

Babinsa Desa Reje Pudung Bantu Bersihkan Rumah Warga

Selasa, 23 Apr 2024 - 14:11 WIB