oleh

Wartawan ASN dan Wartawan Non ASN Saling Curiga, Diduga Agus Satria Pilih Kasih Terkait Dana Iklan Dinas Kominfo

 

Aceh Timur, Baranews |  Terkait dugaan puluhan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh Timur yang terdiri dari unsur PNS dan tenaga kontrak/honorer beramai ramai merangkap jadi wartawan, ini bukan berita hoax, puluhan wartawan yang berprofesi sebagai ASN berdesak desakan mengisi ruang kosong profesi wartawan, sebagian dari mereka terang terangan mengakui kalau dia disamping berprofesi sebagai ASN, Dia juga berprofesi sebagai Wartawan.
Yang jadi pertanyaan apakah ada yang salah kalau ASN merangkap jadi wartawan, tentunya harus dilihat dulu dari efektif dan efesian dalam pembiayaan keuangan negara, apakah negara tidak dirugikan seandainya puluhan ASN meninggalkan tugas pokok pelayanan Birokrasi beralih kelapangan melakukan tugas liputan yang ditugaskan oleh perusahaan media.

Saat dihubungi oleh wartawan Jum’at (04/06/2021) untuk konfirmasi hal tersebut, Kabid media Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Timur Agus Satria mengungkapkan bahwa sebagian wartawan sudah melakukan pengamprahan dana iklan media.
“ya sebagian sudah ada yang mengamprah dana iklan, sebagiannya sudah dikirim ke Dinas DPKAD” ungkap Agus Satria. Jum’at (04/06).
Agus Satria tidak menjelaskan siapa saja sudah Cair dana iklan, menurutnya bukan hanya wartawan non ASN yang belum cair dana iklan, wartawan ASN pun banyak yang belum cair dana iklan, malahan menurutnya anggaran untuk iklan sudah habis karena dananya terbatas.

Salah seorang wartawan PNS yang dihubungi Baranews menyebutkan bahwa banyak juga rekan rekan wartawan ASN yang belum cair dana iklan, paling paling yang sudah cair hanya satu atau dua media “gak tau bang yang jelas banyak yang belum cair” ungkap seorang wartawan ASN dari unsur PNS.

Terkait hal ini ditanggapi serius oleh seorang wartawan Non ASN Alimin dari media Polcewath yang menegaskan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Disebutkan: “Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan / atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Mencermati hal tersebut, layaknya seorang PNS yang semestinya menjalankan Kebijakan Pemerintah termasuk melaksanakan keputusan politik, sangat tidak etis sekali tatkala seorang oknum PNS merangkap jabatan sebagai wartawan yang sudah pasti bertentangan dan bertolak belakang dengan fungsi kedinasan.

Sementara seorang PNS itu digaji negara untuk mengurusi tugas-tugas kantor sesuai bidang yang ditanganinya. Bahkan bisa jadi manakala seorang PNS menjadi wartawan, bukan tidak mungkin terjadi pembocoran rahasia di dalam dinas tempatnya bekerja.

Selain itu, fungsi sosial kontrol bagi Pers yang sesungguhnya bukan tidak mungkin akan mendapat hambatan dan rintangan. Atau mungkin oknum PNS tertentu sengaja jadi wartawan sebagai asas manfaat dalam rangka cari selamat.

“Selain tertera dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tertuang juga dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam UU tersebut terdapat larangan bagi PNS dan sanksi yang diberikan jika melanggar,” ucap Alimin.

Dikutip dari lamn berita Antaranews Kepri terbitan selasa 20 maret 2018 silam Dewan Pers menyoroti permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan yang berprofesi sebagai jurnalis di berbagai daerah.

Anggota Dewan Pers Nezar Patria yang dihubungi mengatakan, jurnalis tidak boleh bekerja sebagai ASN, karena tugas keduanya berbeda.

“Logika berpikirnya sangat mudah, ASN bertugas sebagai pelayan masyarakat, sedangkan jurnalis mengawasi kinerja pemerintahan. Bagaimana mungkin bisa orang yang bertugas sebagai pelayan masyarakat dalam waktu yang sama mengawasi kinerja pemerintahan”, ujarnya.

Nezar menerima sejumlah laporan terkait permasalahan yang agak unik itu. Seharusnya,orang yang memiliki pekerjaan ganda itu memilih jadi ASN atau jurnalis. Jika kedua profesi (din)

News Feed