oleh

Utang Menyalak, Rakyat Terhenyak

 

Oleh : Dyan Indriwati Thamrin, S. Pd.

Pemerhati Masalah Sosial dan Politik

Mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras salah satu kebijakan pemerintah; proyek kereta cepat yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek tersebut diplesetkan menjadi Kecebong yang diartikan Kereta Cepat Bohong-bohongan. Pasalnya, penanganan pandemi menggunakan mindset ekonomi dibandingkan kesehatan.

Pemerintah, menurut Roy Suryo, telah gagal fokus dalam menangani pandemi, memilih sektor ekonomi ketimbang kesehatan sehingga kasus pandemi di Tanah Air meroket ke negara nomor 3 tertinggi di dunia (dalam kasus harian Covid-19).

Roy juga ikut mengomentari akun @DalamIstana yang menyebut presiden saat ini sedang kalang kabut karena tidak tahu harus berbuat apa. Akun tersebut menyatakan istana saat ini sudah tidak kompak soal kebijakan pandemi. “Tetapi kalau memang benar Fokusnya lbh hanya ke Ekonomi begini (?), Apa gunanya (ekonomi) dibuat seolah2 “Meroket” 7 persen tetapi Rakyatnya yg jadi Korban? AMBYAR,” tulis Roy.

Sebagai catatan, kasus harian Covid-19 di Indonesia terus meningkat sejak Juli 2021. Pada Jumat 9 Juli 2021 kasus positif cetak rekor baru dengan 38.124 sementara kematian masih tinggi di angka 871. https://www.portonews.com/2021/laporan-utama/mantan-menpora-sebut-pemerintah-justru-tambah-utang-ke-untuk-infrastruktur-di-tengah-pandemi/

Lagi-lagi rakyat dibuat terhenyak. Pandemi makin bersemi, belum ada penurunan kasus yang berarti, malah utang ditambah lagi. Alih-alih mencari utangan untuk tambahan amunisi menghadapi pandemi, ternyata malah dialokasi untuk pembangunan infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Tinggallah rakyat yang gigit jari, berjibaku menghadapi pandemi yang makin ngeri tak terperi seorang diri, hanya bisa mengurut dada yang terasa nyeri, menyaksikan kebijakan-kebijakan yang diambil para penguasa negeri.

Tak perlu lah harus lulus pendidikan tinggi, untuk bisa membaca situasi, secara kasat mata penanganan pandemi lah yang sangat butuh penanganan dini, daripada pembangunan infrastruktur transportasi. Apalagi, sarana kereta api yang sudah ada masih sangat layak dan cukup mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat.

Tetapi sebagaimana yang telah disampaikan mantan Menpora Roy Suryo di atas, penanganan pandemi menggunakan mindset ekonomi dibandingkan kesehatan. Mindset ekonomi berkait berkelindan dengan sistem kapitalisme sekuler yang diadopsi negeri ini. Sistem yang hanya berfokus pada untung-rugi, ditambah menihilkan aturan agama (baca : Islam) dalam membuat peraturan. Betul ada bantuan yang digelontorkan, baik uang, sembako maupun obat-obatan, tetapi sangatlah tidak mencukupi, itupun tidak merata apalagi acapkali terjadi kesalahan data penerima.

Walhasil, ada “istilah miris” di sebagian masyarakat mengemuka; “SDM”, kependekan dari “Selamatkan Diri Masing-masing”! Mengurung diri di rumah karena PPKM bahaya kelaparan mengancam, keluar rumah mencari nafkah resiko kematian mengintai! Sedari awal pandemi, sudah banyak para ahli baik dari bidang kesehatan, ekonomi bahkan ulama menyampaikan saran maupun solusi kepada penguasa bagaimana cara mengatasi pandemi. Dari lockdown total yang dicontohkan Rasulullah SAW, test massal terhadap rakyat agar bisa dipisahkan antara yang sudah terinfeksi dan yang sehat, sampai hitung-hitungan ekonomi yang justru sangat murah jika sedari awal lockdown total dilakukan walaupun ditambah tanggungan kebutuhan pokok bagi rakyat oleh negara selama lockdown. Yang menjadi pertanyaan, adakah barang 1 atau 2 saran dan solusi yang dituruti penguasa? Silakan tanya diri masing-masing!

Seorang pejabat dari barisan penguasa pernah berkata, tidak ada yang salah dengan berutang. Betul memang tidak ada yang salah, tetapi yang harus diingat, utang suatu saat kelak wajib dilunasi, ianya semestinya sebatas sebagai opsi darurat pertolongan, bukan seperti sekarang, malah jadi kebiasaan! Belum lagi ditambah bunganya yang terus beranak-pinak. Sistem kapitalisme sekuler menyandarkan pemasukan negara pada utang dan pajak. Itupun lagi-lagi yang menanggung masyarakat banyak, dari pencabutan subsidi hingga pajak aneka rupa nama. Ujung-ujungnya, rakyat cuma bisa tercenung karena selalu disuarakan jargon usang hasil import dari negara gembong kapitalisme : “Jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan untukmu, tetapi bertanyalah apa yang sudah kamu berikan bagi negaramu”. Laa hau laa walaa kuwata illa billah!

Islam sebagai agama paripurna yang tidak hanya mengatur dimensi spiritual tetapi juga aspek politik, telah jelas menentukan skala prioritas, yaitu ridho Allah Azza Wa Jalla. Sehingga semua aturan memakai skala prioritas dengan tuntunan hukum syariat. Begitu pun dalam bernegara, sesuai dengan sabda Rasul SAW : “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Al-Bukhari). Negara adalah pengayom rakyat. Rakyat harus menjadi fokus utama. Bagi negara Islam, keselamatan rakyat adalah yang utama. Penyelesaian pandemi harus menjadi prioritas utama dan pertama.

Tentu Islam tidak melarang berutang, dengan catatan tidak berbunga dan tidak terdapat syarat dan ketentuan berlaku dari si pemberi utang. Itupun sebatas opsi darurat karena kekosongan kas negara, dan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat banyak yang sangat mendesak. Pungutan pajak pun dibolehkan dalam Islam, tetapi hanya berlaku bagi kaum muslimin yang kaya. Utang dan pajak pun sifatnya sementara saja, sampai kemaslahatan rakyat terpenuhi. Setelah tercukupi, negara segera melunasi utang dan pungutan pajak pun dihentikan. Silakan dibandingkan dengan sistem sekarang!

Bagaimana pengaturan pemasukan untuk kas negara menurut Islam? Islam memandu negara memiliki berbagai sumber pemasukan yang dapat dikelompokkan dalam tiga jenis. Jenis pertama, harta kepemilikan negara yang meliputi enam macam harta, yaitu ganimah (anfal, fai, dan khumus ‘tanah hasil dari penaklukan’), kharaj (yakni pajak bumi yang dahulu dibebaskan kaum muslimin dengan jihad), sewa tanah-tanah milik negara, jizyah (pungutan yang diambil dari non muslim sebagai tanda mereka tunduk kepada Islam, diambil dari laki-laki yang sudah baligh, sehat akalnya dan mampu, tidak diambil dari anak-anak, wanita, dan orang gila), fai (pemasukan dari barang temuan, waris yang tak ada pewarisnya, harta sitaan, dan sebagainya), dan pajak sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Jenis kedua adalah hasil pengelolaan harta kepemilikan umum, seperti barang tambang, hutan, dan lainnya.

Adapun jenis ketiga adalah sumber pendapatan lain, seperti zakat harta, zakat ternak, zakat pertanian, perniagaan, emas, dan perak.

Dengan sumber pemasukan yang beragam dan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil dan produktif, pendapatan negara akan selalu terus-menerus mengalir. Sehingga kebijakan berutang maupun memungut pajak sangat kecil peluangnya untuk diambil.

Tentu sistem Islam hanya bisa dibuktikan keparipurnaannya ketika ia dijadikan hukum yang berlaku dalam mengatur negara dan masyarakat. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al Maidah ayat 50 : “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. Menerapkan Islam secara menyeluruh dalam bingkai negara merupakan perintah Allah SWT. Sudah saatnya sistem Islam diberi kesempatan dalam memandu kancah kehidupan. Semoga tidak lama lagi. Wallahu’alam.

 

News Feed