oleh

Usai Pengambilan Sumpah, Ratusan Mahasiswa Demo Kantor DPRK Bireuen

banner 1155x168

Bireuen, Baranewsaceh.co – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Gerakan Aksi 2 September menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Bireuen, yang dinilai kolap dan berjalan ditempat.

Aksi demo tersebut berlangsung di depan kantor DPRK Bireuen, Senin. (02/9/2019).

“Kami aliansi mahasiswa dan pemuda kabupaten Bireuen hari ini menggelar aksi demo untuk menuntut dua tahun kepemimpinan Saifannur-Muzakkar yang dinilai berjalan di tempat,” ungkap Korlap Muhammad Dian.

Lanjutnya, ada beberapa poin catatan hitam yang dituangkan dalam aksi damai hari ini,” katanya.

“Ada delapan tuntutan yang kami bawa hari ini dihadapan wakil rakyat yang baru saja diambil sumpahnya, pertama kami menuntut tata kelola pasar serta parkir yang tidak tertib. Kedua gagalnya pendirian kampus IPDN. Ketiga hilangnya biaya siswa dan santri dayah, ” sebut Dian.

“Keempat, tidak adanya pengembangan terhadap pembangunan RS Regional. Kelima, tidak seimbang harga jual hasil pertanian, perkebunan, perikanan. Keenam, kelangkaan Gas elpiji dan permainan harga jual. Ketujuh, pembiaran ilegal logging hutan dan galian C, serta yang terakhir tindak lanjut gedung-gedung pemerintah yang terbengkalai,” ujar Dian.

Terakhir Muhammad Dian mengharapkan agar kedepan ada tindaklanjut dari pihak legislatif untuk selalu mengawasi kinerja eksekutif yang selama ini dinilai tidak signifikan.

Sementara itu, Ismail Mubarrak selaku Perwakilan HMI cabang Bireuen mengatakan, “Demo tersebut untuk menyuarakan segala bentuk kritikan terhadap pemerintah Bireuen atas nama cita-cita dan kemajuan Bireuen yang beradab dan beretika, ” kata Ismail Mubarak didampingin Koordinator aksi, Muhamad Dian.

“Kami mahasiswa mempertanyakan keseriusan pemerintahan Saifannur-Muzakkar tehadap kebijakan-kebijakan syariat yang terkasan dalam perjalanan dua tahun ini semacam main-main. Pemerintah dinilai tak serius mengenai permasalahan tersebut, “pungkasnya.

Sebelumnya, sambung Ismail. “Bupati pernah mengeluarkan surat imbauan menyangkut standarisasi warung kopi dan Cafe di Bireuen, dan kini imbauan itu tidak ada tindaklanjutnya lagi,” pungkasnya.

Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah Bireuen tidak serius dalam melihat persoalan keagamaan di kabupaten Bireuen tercinta ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Ismail. “Kami mahasiswa heran, dan penuh tanda tanya. Apakah bentuk inisiasi imbauan-imbauan seperti itu hanyaa kamuflase atau pengalihan isu semata?” tuturnya.

“Di sini kami ingin menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk lebih serius dalam membangun Bireuen, dan lebih fikus dalam membenah Bireuen. Bireuen ini bukan punya kelompok dan kolega-kolega pemrintah hari ini. Bireuen ini milik masyarakat Bireuen. Jangan ciptakan gaya kepemimpinan yang oligarki, dari konsep politik feodalisme,” sahut Ismail.

Bireuen ini milik kita semua, mari sama-sama kita membangun Bireuen sesuai dengan porsi kita masing-masing, ” tutupnya. (ADAM)

News Feed