oleh

Tuih; Mungkin Benar Kata Yufaidir, Sudah ada Deal-deal

Bireuen, Baranewsaceh.co – Aktivis Bireuen mendukung pernyataan DPRK terkait Data Penerima Bantuan dampak Covid-19 di Kabupaten Bireuen yang nilai masih amburadur.

Hal itu dikatakan Iskandar atau yang akrab disapa Tuih kepada media Baranewsaceh.co, melalua press Release. Rabu (13/05/2020).

Pemkab Bireuen, kata Faidir, terkesan sangat memaksa untuk segera mengadakan dan menyalurkan bantuan bahan pokok (Bako) berupa beras, minyak goreng, mie instan sebanyak 40.259 paket.

“Jangan-jangan sudah ada deal-deal dengan pihak distributor, sehingga begitu menggebu-gebu ingin menyalurkan bantuan. Sementara data penerima belum valid,” duga alumnus Universitas Almuslim (Umuslim) ini.

Terakhir, Yufaidir mengingatkan Plt Bupati Bireuen Dr H. Muzakkar A Gani, SH MSi agar tidak menyalurkan bantuan tahap kedua sebelum datanya valid. Sebagaimana dilansir KabarBireuen.com, Selasa. (12/05).

Tuih mengatakan, “apa yang disampaikan oleh dewan kemarin, itu sudah tepat sekali. Pihak Dinas Sosial (dinsos) Bireuen harus mempunyai data yang valid dulu, agar tidak amburadul dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat, seperti yang telah dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRK Bireuen Yufaidir SE, melalui media pada Selasa (12/05),” katanya.

“Apa yang dikatakan oleh ketua komisi 1 DPRK bireuen itu sangat tepat, jadi yang harus dilakukan oleh Dinsos saat ini adalah mengumpulkan data yang valid dan ril, agar bantuan yang akan disalurkan nanti tidak salah sasaran dan tumpang tindih, sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat. Jadi itu yang sangat kita khawatirkan,” ucap aktivis muda tersebut.

Lebih lanjut, kata Tuih, “kemarin malam saya sempat baca di media, bahwa Yufaidir mengatakan pendistribusian Bansos Pemkab Bireuen untuk warga miskin terdampak ekonomi akibat Covid-19 masih menjadi polemik di dalam masyarakat,” sebutnya.

“Hari ini yang mengetahui semua permasalahan yang terjadi di lapangan adalah Dewan. Karena yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah Dewan, apalagi pihak Dewan yang melakukan pengawasan langsung di tengah-tengah warga. Jadi wajarlah, jika dewan mendesak eksekutif untuk memerintahkan Dinsos agar menginput data yang valid dan ril, ” jelas Tuih.

Menurutnya, “seharusnya dari tahap pertama sebelum datangnya bantuan ke Bireuen, Plt. Bupati Bireuen melalui Dinsos memerintahkan semua camat untuk melakukan sosialisasi terhadap Geusyik, untuk mengambil data yang valid Gampong-gampong,” imbuhnya.

Harapannya, papar Tuih, “semoga pendisbutrian tersebut tepat sasaran. Pun, jangan sampai ada permainan dalam ihwal ini. Sayang masyakarat kita yang terkena dampak akibat Covid-19,” tutupnya. (ADAM)

News Feed