oleh

Tim Terpadu Sosialisasi Pencegahan Virus Corona dan Penyemprotan Vaksin di Latong

Suka Makmue-Tim terpadu yang terdiri dari tenaga medis puskesmas jeuram, Danramil 04 Seunagan dan anggota, Kapolsek Seunagan anggota melaksanakan sosialisasi pembuatan Disinfektan dan penyemprotan dalam rangka pencegahan Virus Corona (Covod-19) di Desa Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Selasa, (24/3/2020).

Materi disampaikan oleh beberapa instansi, dari koramil 04 seunagan Serka Zailami dari petugas puskesmas jeuram Nila dan Kapolsek Seunagan Iptu Nyak Banta, SH.,MH.

Beberapa langkah tahapan yang harus dilakukan yaitu;
a. Masukan air bersih kedalam ember ukuran 25 liter lalu masukan satu persatu bahannya ke wadah tersebut;
b. Bahan-bahan tersebut dengan takaran/dosis empat (4) tutup bayklin, empat (4) tutup super Pell dan empat (4) tutup vixsal; dan
c. Aduk sampai rata; dan Disinfektan siap untuk digunakan.

Keuchik Desa Latong, Samaidi mengungkapkan rasa syukurnya karena tim terpadu telah memberikan sosialisasi di desanya, hal itu nanti akan ditindaklanjuti oleh pihaknya hingga ke rumah penduduk.

Kapolres Nagan Raya AKBP Risno, SIK melalui Kapolsek Seunagan Iptu Nyak Banta, SH.,MH menjelaskan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan pihaknya menyampaikan maklumat Kapolri.

“Termasuk masalah keramaian, kita bisa tegas mengkampanyekan maklumat Kapolri itu. Bagi yang menghalangi tugas kepolisian terkait maklumat Kapolri maka dapat dilakukan tindakan kepolisian dengan Dasar hukum : UU no. 4 Tahun  1984 tentang Wabah Penyakit,” terang Nyak Banta.

Ketentuan Pidana:

Pasal 14 ayat 1
Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ayat.2
Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Plus UU 6/2018 Ttg karantina kesehatan.

Pasal 59
(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 93
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kemudian Berdasarkan Pasal 152 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. (Arif Nagan)

News Feed