oleh

Tanah Pembangunan Kantor  Balai Penyuluhan KB Kec Lawe Bulan Agara sejak Tahun  2018 Belum Dibayar Ganti Rugi

Bara News Kutacane Senin 21/6/2021. |  Bustami 36 Tahun warga Kute Telaga Mekhar Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, Anak dari Hj Jamatiah Alm Pemilik Tanah Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan KB  BKKBN Aceh Tenggara.

Sejak tahun 2018 sudah di bangun gedung tersebut namun sampai saat ini   pihak Pemda Aceh Tenggara belum belum juga membanyar ganti rugi tanah kami tersebut jelasnya kepada media ini di Kutacane Senin 21 Juni 2021.

Bustami pada kesempatan ini menjelaskan kronologis kejadian pembangunan kantor Penyuluhan KB tersebut. Ketika itu Dia mengaku di panggil Bupati Aceh Tenggara  saat ini (Drs H Raidin Pinim M.Ap) di Pendopo Bupati  yang di temani Ferry merupakan Keponakan Bupati.

Adapun tujuannya saya di suruh datang kependopo Bupati Minta pada awalnya di janjikan di bayar kontan melalui Ferry,

Karena yang minta adalah Bupati  di lokasi tanahnya tersebut di Bangun kantor Penyuluhan KB Kecamatan Lawe Bulan  untuk pembayaran ganti ruginya nanti dalam perubahan APBK Aceh Tenggara tahun 2018 akan di masukkan dana ganti ruginya jelas Bustami.

Namun setelah sampai Bulan 5 tahun 2019. kembali saya susul ke bahagian umum malah saya di perlakukan kurang enak oleh oknum pejabat di sana di marahi dan di tuding selalu membawa bawa nama Bupati.

Karena yang meminta adalah seorang Bupati lalu saya meng inyakan permintaan dari Bupati tersebut.

Saat itu, Rusli S.Kom sebagai Kabag Umum Setdakabnya. dan di suruh Bupati saya beberapa kali untuk menjumpai pejabat terkait namun setelah berulang kali dan bolak balik saya menjumpainya namun sampai sekarang belum ada kejelasan tentang bianya ganti rugi tanah tersebut padahal kantornya sudah di bangun sejak tahun 2018 lalu. Namun hak kami sampai saat ini juga belum dibayar oleh pemda Aceh Aceh Tenggara. jelas Bustami.

Pada saat itu Harga yang saya minta Rp 80.000.000. karena saat itu saya dan keluarga sangat membutuhkan Uang . Menyabgkut keperluan uang tersebut sudah saya jelaskan sepenuhnya kepada Bupati saat itu. ungkap Bustami.

adapun Tanah yang sudah di jadikan lokasi pembangunan Kantor Penyuluh KB tersebut seluas 16 Meter panjang dan lebarnya juga 16 Meter.

Pada tahun 2019 sekitar Bulan 5. karena Perubahan APBK Aceh Tenggara sekitar bulan 10. namun sampai bulan 5  tahun 2019 Belum di banyar juga ganti Rugi tanah tersebut maka saat itu kami menarik sertipikat tanah  kami tersebut dari Bahagian Umum Setdakab jelasnya.

Mengigat waktu tanah tersebut sejak dari tahun 2018 tidak dapat lagi kami garaf dan mampaatkan serta sesuai perkembangan nilai harga barang maka kalau sekarang kami minta kepada Pemda Aceh Tenggara untuk membanyar ganti rugi sesusi harga pasar Rp 200.000.000. tegasnya.

Roy Barat Selaku PPTK pengadaan tanah ini membenarkan kalau tanah tersebut belum di ganti rugi pihak Pemda Aceh Tenggara saat itu. Roy berdalih karena ada salah seorang yang bernama Fery menarik Sertifikat tanah itu kembali.

Pembangunan Gedung Penyuluh ini saat ini telah duluan di lakukan dari pada ganti Rugi tanah.

Menyangkut harga itu bukan pihak pemda yang menentukan akan tetapi di taksir oleh pihak lembaga resmi yaitu pihak dari Konsultan  Penilai  Jasa Publik (KPJP).

Saat ini Semestinya Pihak BKKBN Aceh Tenggara mengajukan anggara untuk pembanyaran ganti rugi tanah tersebut karena sekarang pengadaan tanah untuk pemerintah sesuai usulan dari Dinas SKPK maupun SKPD masing masing yang membutuhkan tanah tersebut bukannya seperti dulu yang di kelola melalui Kabang Umum. jelas Roy Barat di Ruang kerjanya kantor PUPR yang saat dikonfirmasi senin 21/6/2021.
(Kasirin Sekedang).

News Feed