Siap siap Parpol & Caleg Kota Subulussalam di Diskualifikasi Atas Pembangkangan Putusan Mahkamah Agung

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 21 November 2023 - 11:21 WIB

50438 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, baranewsaceh.co. Pileg 2024, Sejumlah Parpol di Kota Subulussalam TAK Penuhi Keterwakilan Perempuan di Dapil. 4 November 2023, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif (Caleg) DPRK Subulussalam pada pemilihan umum 2024 mendatang, mayoritas Partai Politik Nasional (parnas) tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen.

Hal tersebut berdasakan penelusuran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kota Subulussalam sejumlah dapil keterwakilan perempuan dibawah 30 persen,” Senin (20/11/2023)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari 4 dapil di Kota Subulussalam, beberapa Partai Politik belum memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen caleg DPRK Subulussalam 2024 mendatang mengindikasikan keambiguan aturan sehingga berpeluang mendapatkan gugatan,” ungkap Antoni Tinendung, Ketua DPD IWOI Kota Subulussalam.

Ia menyebutkan dari hasil penelusuran, hanya Partai Demokrat dan PAN yang memenuhi kuota keterwakilan perempuan disetiap dapil.

Sementara itu PKS, Partai Hanura, Partai PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Gerindra Kota Subulussalam masih ada dapil yang belum terpenuhi.

Padahal Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 pasal 245 menyebutkan bahwa syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus terpenuhi di setiap dapil, bukan akumulasi total secara nasional.

Baca Juga :  Pj/kepal kampung Desa buluh dori  Bagikan Bantuan Langsung Tunai(BLT) Triwulan 3

Antoni Tinendung mengungkapkan bahwa ketentuan itu junha sudah sangat jelas dikukuhkan oleh putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 yang mengoreksi pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD bahwa Mahkamah Agung menyatakan dalam perhitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan disetiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan keatas.

“Ketentuan tersebut sejatinya sejak pemilu sebelumnya bahkan sejak status bacaleg Kota Subulussalam belum menetapkan status daftar calon tetap (DCT).

Keterwakilan perempuan dibeberapa dapil di Kota Subulussalam terkhusus dapil 3 Kecamatan Runding dan longkib yang mencalonkan 4 kandidat legislatif nya hanya menempatkan satu keterwakilan unsur perempuan, berarti keterwakilan perempuan hanya 25 persen.

Jadi sejak awal KIP kota Subulussalam kalau ada parpol yang tidak memenuhi ketentuan, maka KIP harusnya menolak penerimaan pendaftaran caleg dari parpol itu, sebelum penetapan DCT dan memenuhi persyaratan,” sebut Antoni.

Disampaikan, keterwakilan 30 persen perempuan bukan diakumulasi dari total keterwakilan perempuan perkabupaten/kota, tetapi keterwakilan perempuan itu per daerah pemilihan.

“KIP/KPU dan Parpol yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan maka dapat dikatakan KIP maupun Parpol telah membangkang terhadap perintah Undang-Undang dan putusan Mahkamah Agung,” ujarnya.

Baca Juga :  Kajari Subulussalam & Tim Intel Terapkan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) "MEMAHAMI 4 PILAR KEBANGSAAN"

Sehingga ia mengatakan, hasil pemilu DPRK Subulussalam nantinya sangat riskan dapat didugat.

Sementara itu, hasil konfirmasi nya kepada
KIP Kota Subulussalam melalui bagian Hukum, Putra Cibro, SH menyampaikan terkait pemenuhan keterwakilan perempuan sebagaimana regulasi yang ada.

“Sebenarnya kami sangat Patuh, karena sebelumnya KPU pusat sudah menyerahkan putusan Mahkamah Agung tentang keterwakilan 30 persen perempuan ke masing-masing DPP Partai Politik.

Memang benar hanya dua Parpol yang taat aturan seperti PAN dan Partai Demokrat terkait keterwakilan 30 Persen perempuan di setiap daerah pemilihan,” tambah Putra.

Ia menuturkan sampai hari masih menunggu instruksi dari KPU Pusat terkait keterwakilan Perempuan yang ada di masing-masing caleg parpol yang hanya memenuhi 25 persen kuota.

“Kalau sudah ada instruksi dari KPU Pusat untuk didiskualifikasi, atau diubah calegna, kami akan langsung laksanakan instruksi itu.

Persoalannya regulasi, instruksi atau juknis terkait penerapan Keterwakilan perempuan 30 persen sampai hari ini juknis belum ada. Bagi kami KIP kota Subulussalam tidak ada masalah, ” jelas Putra, Komisioner KIP kota Subulussalam///A.Tim.**

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kondisi Jalan di Kecamatan Longkib Rusak Parah
Tingkatkan Keamanan Di Hari Libur Idul Fitri 1445 Hijriah, Brimob Aceh Laksanakan Patroli Harkamtibmas Di Tempat keramaian
Kepala BKPSDM Kota Subulussalam Tak Profesional Terjadi Kelebihan Bayar Pembayaran Gaji & Tunjangan PNS Temuan BPK
Dugaan Korupsi Dana BOS APH & Inspektorat Kota Subulussalam Diminta Periksa 13 Sekolah Negeri
Guna Menjaga Kamtibmas, Personel Brimob Laksanakan Patroli Selama Idul Fitri
Memaknai PERJUANGAN DPC Partai Hanura Subulussalam Merawat Silaturahminya Bersama TIM Pemenangan
Kepedulian Antar Sesama Untuk Berbagi Di Bulan Ramadan Jelang Lebaran Idul Fitri 1445 H.Walkot Subulussalam Santuni Ribuan Warga
Tanda Dimulainya Operasi Ketupat Seulawah 2024, Polres Subulussalam Gelar Apel Pasukan

Berita Terkait

Minggu, 21 April 2024 - 03:28 WIB

KPU: Hasil Pemilu 2024 tak akan Dibatalkan

Jumat, 19 April 2024 - 01:19 WIB

PWI Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Ditegur Keras, Ini Jawaban Dewan Kehormatan

Rabu, 17 April 2024 - 00:06 WIB

Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor

Selasa, 16 April 2024 - 22:18 WIB

Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras

Senin, 15 April 2024 - 21:33 WIB

TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat

Senin, 15 April 2024 - 21:30 WIB

Sidang PHPU Pilpres, KPU akan Serahkan Tambahan Alat Bukti

Senin, 15 April 2024 - 21:28 WIB

MUI Imbau Masyarakat Utamakan Riset sebelum Memboikot Produk Terafiliasi Israel

Senin, 15 April 2024 - 21:23 WIB

Kementan Buka Beasiswa SDM Sawit untuk Tiga Ribu Orang

Berita Terbaru

NASIONAL

KPU: Hasil Pemilu 2024 tak akan Dibatalkan

Minggu, 21 Apr 2024 - 03:28 WIB

KORUPSI

Kejagung Perpanjang Penahanan Harvey Moeis Selama 40 Hari

Minggu, 21 Apr 2024 - 02:15 WIB