oleh

Serikat Pelaut Indonesia Audiensi Dengan TA Khalid Terkait Kasus-kasus Yang Merugikan Pelaut Indonesia

WhatsApp Image 2020-01-16 at 15.00.05(1)
WhatsApp Image 2020-01-16 at 15.00.05(3)
WhatsApp Image 2020-01-16 at 15.00.05(2)
WhatsApp Image 2020-01-16 at 15.00.05(4)
WhatsApp Image 2020-01-16 at 15.00.05
WhatsApp Image 2020-01-16 at 15.00.05(5)

 

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (SPPPI) beserta anggota melakukan audiensi dengan Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H. Teuku Abdul Khalid terkait persoalan-persoalan krusial yang dialami oleh para pelaut Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Fraksi Partai Gerindra Jakarta, Rabu (15/01).

Dalam Audiensi itu Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (SP-PPI) Andri Yani Sanusi menyebut dua hal penting yang harus disegerakan.
pertama; banyaknya kasus kasus kejahatan yang menimpa pelaut Indonesia, dari data yang dikumpulkan dan advokasi pihaknya sebanyak 40 orang ABK (Anak Buah Kapal) yang sudah memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kedua, tumpang tindihnya regulasi terkait sektor pelaut Indonesia, hal ini sangat merugikan mereka sebagai pelaut termasuk bangsa dan negara Indonesia sebut Andri.

Menurutnya Pemerintah Indonesia perlu mengratifikasi Konvensi Internasional tentang standard pelatihan dan sertifikasi bagi awak kapal penangkap ikan supaya diakui di level internasional.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H. TA Khalid mengucapkan terimakasih kepada DPP Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia yang telah bekerja keras membela dan mengadvokasi nasib pelaut, Walau persoalan yang dihadapi sangat rumit, bahkan kasusnya ada yang diluar tupoksi Komisi IV, pun begitu tugas kita harus memanusiakan manusia dan menjadikan negeri ini ke arah yang lebih baik, tutur TA Khalid.

Ketua DPD Partai Gerindra Aceh ini mengaku masih banyak regulasi yang tumpang tindih di lintas sektoral. Menurutnya terkait permasalahan hukum, bapak Andri perlu memetakan kronologis yang konkrit dan menyurati Komisi III atas nama lembaganya, begitu juga persoalan Kapal Ikan dimana DPP S-PPPI harus menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan serta tembusan untuk Komisi IV, sehingga bisa dikaji ulang duduk perkaranya dan jangan terulang kembali dimasa yang akan datang, harap TA Khalid. (RED)

News Feed