oleh

Selamat Menjelang Musrenbang Desa di Aceh Tenggara

*Mudah-mudahan kegiatan musrenbang desa tepat waktu
*Dapat mengadopsi prioritas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan aspirasi masyarakat desa

Oleh: Januar Pagar M.Lubis

Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa, adalah salah satu perhelatan yang sangat penting, dan dinantikan oleh sebagian besar masyarakat desa(kute), kepala desa dan perangkat desa, BPK, dan pihak kecamatan.

Di tingkat kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara(Agara), bahwa musyawarah dusun(musdus), sudah banyak dilakukan, yang menjadi aspirasi warga, dan cikal-bakal untuk dibawa ke musrenbang desa.

Pertanyaan penulis, apakah nanti musrenbang desa, tepat dilakukan pada waktunya, dan bisa mengadopsi skala prioritas pemerintah pusat ke desa, pemprov, pemkab, dan RPJMdes kepala desa, dan aspirasi warga desa? Tahun- tahun yang lalu, seingat penulis masih ada desa di Kecamatan Babul Makmur, yang melakukan musrenbang desa tanggal 31 Desember, yang notabene akhir tahun, yang seharusnya tutup kegiatan dan tutup buku.Juga, apakah musrenbang desa yang akan dilakukan kedepan, akan mengadopsi skala prioritas pusat, seperti stunting, penanganan wabah Covid-19; skala prioritas provinsi seperti sistem informasi gampong(SIGAP); RPJMDes kabupaten Aceh Tenggara, RPJMDes kute, dan aspirasi masyarakat desa.

Kita tahu, bahwa di Kabupaten Aceh Tenggara, baru selesai melakukan Pilkades/Pilpengkut tanggal 17 Juli 2021, di 268 desa di 16 kecamatan, yang menghasilkan Kepala desa (pengulu kute) yang mayoritas baru, yang juga menghasilkan RPJMDes yang baru, dari hasil visi-misi kepala desa yang menang.

Di tahun-tahun sebelumnya, bahwa kegiatan musrenbang desa, selain diikuti perwakilan dari dusun, perangkat desa, kepala desa, BPK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Imam Mukim, pihak kecamatan; Juga diikuti oleh pihak Dinas pemberdayaan masyarakat kute, dan Inspektorat.

Ada penekanan waktu musrenbang yang lalu, tentang desa wisata, dan sistem informasi gampong(SIGAP).Yang diwujudkan dengan kepergian kepala-kepala desa ke Lombok, dan Pulau Samosir dalam wabah Covid-19.Nah, pertanyaannya sudah berapa desa di Aceh Tenggara, yang telah mengaplikasikan desa wisata?

Penulis yang juga seorang Jurnalis media online, yang sering bekerja di lapangan, dan memperhatikan kegiatan musrenbang desa; Mengajak dan menghimbau segenap pemangku kebijakan(stakeholders), supaya kegiatan musrenbang desa tepat waktu, mengadopsi skala prioritas pemerintah pusat, pemprov, pemkab, RPJMdes, dan aspirasi warga; serta hasil musrenbang jangan hanya ditulis di atas kertas, tapi diwujudkan dlm tindakan nyata.Selanjutnya, di Aceh Tenggara sering langka Pupuk subsidi, dan maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, yang perlu dimasukkan di musrenbang desa.Terakhir, Bappeda seyogianya turun dalam musrenbang desa, bukan hanya DPMK dan Inspektorat; Untuk mensinkronkan RPJM kabupaten, dengan RPJMDes.Semoga…!!!

Penulis: Jurnalis media online Baranews.aceh

News Feed