oleh

Secara Hukum Surat Peraturan Bupati Gayo Lues Tentang Besaran Gaji Perangkat Kampung Diduga Cacat Hukum

Gayo Lues, Baranews Aceh  |  Praktisi Hukum M Purba,SH mengatakan Setelah Kami telaah bersama Tim Hukum Tata Negara, mengatakan Kepada Media ini(Jumat,23/10/2020), bahwa:

Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan bupati Gayo Lues  Nomor :………. Tahun 2020  Tanggal:. Oktober 2020 M  Rabiul Awal 1442 H

Tentang Besaran Penghasilan Tetap Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020, yang diduga berseberangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No 11 Tahun 2019, Sehingga menimbulkan kebingungan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan Desa Se-kabupaten Gayo Lues, dan diduga cenderung menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan korupsi.

Bagaimana kedudukan hukum Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor Tahun 2020 tentang Tentang Besaran Penghasilan Tetap Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020? Bagaimana akibat hukum dengan adanya Peraturan Bupati Tentang Besaran Penghasilan Tetap Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020 dan setelah dianalisis berdasarkan:

UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7
1.Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

A.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

C.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

D.Peraturan Pemerintah;

E.Peraturan Presiden;

F.Peraturan Daerah Provinsi; dan

G.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

1.Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2.Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.(Jika Kita telaah dari Pasal 8 ayat 2 ini ada tidak Aturan yang memerintahkan bupati Gayo Lues untuk membuat suatu peraturan Bupati Sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 huruf E dimana dasar hukumnya harus dijelas kan oleh sipembuat perbub tersebut.

Bahwa Sebagai negara yang menerapkan Civil Law System, Indonesia menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan (Stufenbau Theory – Hans Kelsen) seperti yang terdapat dalam UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,yang mengharuskan setiap aturan yang dibuat ditempatkan sesuai tempatnya dan aturan dibawahnya harus selalu berpedoman atau tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

Bahwa menurut Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

Sehingga sudah seharusnya bahwa Peraturan Bupati tidak mengatur hal-hal yang tidak diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya.

Akibat Hukum dengan adanya Peraturan Tentang Besaran Penghasilan Tetap Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan Kabupaten Lues Tahun Anggaran 2020,sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah diduga Cacat Konstitusional dan harus dilakukan proses pembatalan oleh pejabat yang berwenang,Dan saya minta Kepada Dirkrimsus Polda Aceh dan Unit Tipikor Satreskrim Polres Gayo Lues sudah bisa mendalami mens Area dalam hal ini,Terang Praktisi Hukum yang juga Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia.(Redaksi)

 

[embeddoc url=”https://baranewsaceh.co/wp-content/uploads/2020/10/new-doc-2020-10-19-09.34.37.pdf”]

News Feed