oleh

Relaksasi Kredit : Untung Rugi Bagi Masyarakat dan Nasip Para Pekerja

-HEADLINE, NASIONAL-30191 views

Gayo Lues. Baranewsaceh.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan 9 instruksi untuk dijalankan oleh para menteri, gubernur hingga wali kota. Sembilan langkah ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak merebaknya virus covid-19 ini.

Langkah bapak Presiden sangat diapresiasi semua masyarakat, namun langkah tersebut perlu peran serta pemerintah daerah dan Provinsi untuk mengawasi kebijakan tersebut. Ter utama Pada Poin Ke delapan “Kepada tukang ojek dan taksi yang kredit motor mobil, nelayan kredit perahu tidak perlu khawatir, bank dan industri keuangan non bank dilarang kejar-kejar angsuran apalagi menggunakan debt collector. Itu dilarang dan saya minta kepolisan catat ini,”

Dalam poin ini peran serta pemerintah daerah sangat di perlukan karena terkait pembiayan ada tiga kelompok individu yang harus betul – betul di pisahkan, ada pihak perusahan selaku kreditur, ada pekerja dan juga masyarakat selaku debitur.

Bila hanya potongan poin Diatas di jalankan Tanpa pengawasan dan mempelajari mekanismenya kemungkinan besar ini akan menjadi polemik serius di masyarakat. Bisa masyarakat di rugikan bisa juga di untungkan begitu dengan para pekerja yang di berhentikan dikarenakan di berlakukan Releksasi Kredit. Hal ini lah kalau tidak ada pengawasan yang ketat dari instansi terkait maupun pemerintah daerah. Bisa berdampak buruk bagi pekerja.

Disisi lain yang sangat berdampak buruk lagi bagi para pekerja, para pekerja mereka bekerja berdasarkan Standar Operasi Perusahaan (SOP) mereka bekerja di bawah tekanan perusahan, menggunakan sistem Terget, mau tidak mau demi keberlanjutan bekerja mereka harus tetap jalankan SOP Perusahan bila target setiap pribadi tersebut tidak sampai akan terancam PHK besar-besaran. Otomatis pengangguran akan bertambah. begitu Juga dengan Debitur, bisa saja pemerintah merileksasi kredit namun bagai mana dengan Denda keterlambatan, pembayaran ansuran. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian instansi terkait dan pemerintah, dalam mengawasi relaksasi Kredit, Karena sejauh ini belum ada penangan serius dari instansi terkait maupun pemerintah daerah dan provinsi terutama daerah yang jauh dari ibu kota provinsi baik itu permasalah kredit maupun penangan para pekerja pembiayaan yang di PHK di karena hal kecil. Sudah saat nya pemerintah Memperhatikan akan hal-hal ini agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang merasa di rugikan Pekerjaan yang di PHK mau perusahan yang harus gulung tikar. Perusahan pembiayaan merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Daerah yang terbilang lumayan besar dengan sistem yang di jalankan para perusahan pembiayan.

Saya berharap kedepannya pemerintah agar memperhatikan Standar Kerja perusahan pembiayan yang semakin hari semakin terbilang sangat Extrem, yang di sebabkan adanya gagal bayar dan Tekanan SOP yang harus di penuhi para pekerja, yang terkadang SOP tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada. belum lagi masa pangsiun pekerjaan yang terbilang sulit untuk dicapai dan sebagian perusahan sudah tidak lagi memberikan pesangon bagi pekerja yang di berhentikan.

Ada beberapa daerah khususnya Aceh mengeluarkan statemen melarang melakukan penagihan, meminta bank untuk stop tagi kredit, bahkan ada yang sudah melarang dan sebagainya, apa tanggu jawab moral mereka terhadap para pekerja?…Hal ini boleh-boleh saja, tapi saya berharap pemerintah memperhatikan juga Nasip para pekerja yang di rumahkan, baru beberapa hari intruksi presiden pekerja yang dirumahkan juga sudah banyak, apakah pemerintah daerah mau pun DPR memikirkan hal ini. (Sarman)

News Feed