oleh

Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Terkait Proyek Waduk Krueng Keureuto Aceh Utara

images (21)
images (18)
images (23)
images (20)
images (17)
images (30)
images (28)
images (31)
images (29)
images (27)

 

BARANEWS | Sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Juli 2021 perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN-Lsk,

  1. Bahwa dalam perkara tersebut yang mengajukan gugatan adalah sejumlah 11 (sebelas) orang Penggugat yang mengaku mempunyai tanah yang akan dibebaskan pada tahap ke-3 untuk pembangunan waduk krueng kereuto;
  1. Bahwa perlu kami jelaskan bahwsanya perkara tersebut sama sekali tidak dimenangkan oleh Gampong Plu Pakam sebagaimana dilansir sejumlah Media yang menyebutkan Sengketa Waduk Krueng Kereuto dimenangkan oleh Desa Plu Pakam. Hal tersebut tidaklah benar, yang sebenarnya adalah Majelis Hakim mengabulkan gugatan 11 orang Warga Plu Pakam berkaitan dengan tanah warga tersebut. Jadi kemenangan tersebut bukanlah kemenangan Gampong Plu Pakam;

 

  1. Bahwa dalam putusan perkara tersebut di atas juga sama sekali tidak menyinggung mengenai Tapal Batas yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Utara dengan pemasangan Pilar Batas Desa berdasarkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, tanggal 8 Januari 2021. Sehingga dengan demikian putusan dalam perkara ini tidak dapat disebut bahwasanya sengketa Tapal Batas telah dimenangkan oleh Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas, sebagaimana isu yang berkembang pesat di masyarakat selama ini

 

  1. Bahwa berkenaan dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut, saya selaku kuasa hukum Keuchik dan Tuha Peut Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, telah mendaftarkan banding pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021;

 

  1. Bahwa sesuai dengan Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, kewenangan menetapakan dan menyelesaikan Batas Desa merupakan mutlak kewenangan Bupati/Kepala Pemerintahan. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, tanggal 8 Januari 2021 dan Pilar Batas yang telah terpasang, sesuai dengan Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa.

Kuasa Hukumnya Blang Pante Paya Bakong

Zul Azmi Abdullah, S.H.

 

Kami juga mengharapkan kepada Masyarakat pemilik tanah yang talah inventarisasi identifikasi (Persil) yang dilakukan oleh Pemerintah secara resmi dan sah secara hukum untuk tenang dan tidak terpengaruh dengan issu dan ajakan oleh pihak non Pemerintah, Karna proses dan tahapan ini sudah dilakukan oleh Pemerintah yang saat ini sudah selesai penilaian tiam KJPP artinya proses ini sudah hampir Finish untuk pembayaran jadi kami berharap kepada semua pihak menghormati dan menghargai proses yang sudah berjalan jangan mengganggu konsentrasi Masyarakat pemilik tanah, Perlu kami tegaskan yang menentukan wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota dan hari ini Pemerintah Aceh Utara telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Aceh Utara juga pada tanggal 8 Januari 2021 dan Pilar Batas yang telah terpasang, sesuai dengan Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa. Menyangkut dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Juli 2021 perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN-Lsk, Putusan tersebut hanya mengabulkan gugatan untuk 11 orang penggugat yang mengaku mempunyai tanah yang akan dibebaskan pada tahap ke-3 untuk pembangunan waduk krueng kereuto itupun belum inkrah kita masih melakukan upaya Banding. Jadi jangan mengiring opini seakan-akan putusan Pengadilan Lhoksukon telah memutuskan sengketa wilayah tersebut secara keseluruhan masuk ke Plu Pakam itu tidak benar yang dikabulkan hanya 11 orang itu pun masih kami Banding. Karna menyangkut dengan wilayah tetap sesuai Perbup No 1 Tahun 2021.

Marzuki Abdullah

Geuchik Blang Pante Paya Bakong

 

 

Itu yang dikabulan PN Lhoksukon menyangkut kepemilikan 11 orang bukan soal tapal Batas, Menyangkut tapal batas tetap merunjuk kepada Peraturan Bupati (Perbup) No 1 Tahun 2021, Tahapan ini sudah hampir selesai sekarang sudah siap di kaji KJPP apalagi yang dipersoalkan tinggal Masyarakat menunggu proses saja, Kami selaku orang tua di desa berharap kepada Masyarat yang telah di inventarisasi identifikasi (Persil) sabar menunggu dan tidak terpengaruh dengan issu dan rapat yang di adakan secara ilegal tetap percaya dan menghargai proses di Pemerintah yang sedang berjalan.

Kepada Masyarakat Pemilik Tanah dan Masyarakat Blang Pante untuk menahan diri jangan terpancing serta jangan terprofokasi. Mari sama-sama kita bersinergi supaya tahapan ini terus berjalan dengan demikian Waduk Keureuto segera bisa memulai kontruksi, Kami dari Aparatur Blang Pante sangat mendukung percepatan proses Ganti Rugi ini demi keberlangsungan PSN Keureuto ini. Dalam hal ini kami meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara serta pihak terkait lainnya untuk konsisten dengan tahapan yang sudah berjalan ini hampir selesai, jangan terpengaruh issu-issu dan tetap berjalan sesuai aturan dan hukum yang ada.

Sulaiman

Tuha Peat Blang Pante Paya Bakong

085228506750 ( Zul Azmi Abdullah,SH Kuasa Hukum Blang Pante Paya Bakong)

News Feed