oleh

Pungli Pemberkasan P3K Tenaga Medis, Penegak Hukum Dituding Apatis

 

ACEH TENGGARA, BARANEWS  – Dugaan pungutan liar (Pungli), pada pemberkasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi tenaga medis, di Kabupaten Aceh Tenggara marak terdengar, aparat penegak hukum (APH) diminta bertindak untuk melakukan penyelidikan.

” Kita minta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait proses pengusulan berkas P3K,” kata Aktivis Lumbung Informasi rakyat (LIRA) M . Saleh Selian, kepada media, Jumat (23/9).

Saleh Selian menduga, Pungli dipraktekkan pegawai hingga pejabat di dinas maupun instansi terkait dilakukan secara Sistematis. Mulai dari satuan kerja Puskesmas, Rumah Sakit Umum, dinas Kesehatan juga Diduga melibatkan oknum pada lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tenggara.

“Aparat Penegak Hukum jangan Apatis harus turun tangan, terutama di kantor BKPSDM, karena disitu tempat berkumpulnya berkas calon P3K. Berkas – berkas calon P3K segera diperiksa keabsahannya serta periksa pejabat – pejabat terkait yang menandatangani surat pengantar dan surat keterangan lainnya,”

” Artinya periksa nama nama pejabat yang menandatangani berkas usulan P3K. Karena dugaan pemalsuan berkas P3K dan perbuatan mereka bertentangan dengan pasal 263 , 264 KUHP. Seperti halnya pengusulan P3K tahun lalu , Dugaan pemalsuan data oleh para oknum yang terlibat dapat disangkakan pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 karena telah telah terjadi kerugian negara,” jelas Saleh Selian lagi.

Bahkan, kalaupun para pejabat ketika diperiksa tidak mau mengakui perbuatannya terkait pemalsuan berkas. Saleh Selian meminta oknum tersebut untuk melakukan pembuktian terbalik dihadapan penyidik.

“Saya rasa penyidik polres aceh tenggara maupun penyidik kejaksaan negeri aceh tenggara tidak perlu kita ajari untuk membuka dugaan pemalsuan data calon P3K tahun ini maupun P3K tahun lalu dan penyelidikan ini bukan hal yang rumit,” Sebut Saleh Selian .

Dijelaskan, adapun dugaan pungutan liar ( pungli ) dilakukan terhadap para pelamar P3K tersebut mencapai Rp 60 Juta untuk satu pelamar, sebagai jaminan para pelamar juga Diduga diminta membayar setengah dari harga disepakati.

” Maka kami minta kepada APH jangan Apatis karena hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Kami menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini, ” sebutnya lagi.

” Sepatutnya aparat penegak hukum seharusnya sudah bisa bergerak dari penerimaan calon P3K tahun lalu. Ini tentu untuk menjawab keresahan yang timbul di masyarakat. Dan kami tidak main – main atas statement kami ini,” pungkas Saleh Selian. [SP]

Jangan Lewatkan