oleh

Puluhan Aliansi Masyarakat Peduli Desa Melakukan Aksi Demonstran di Gedung DPRK Aceh Tenggara

 

KUTACANE, BARANEWSACEH.CO – Puluhan Aliansi Masyarakat Peduli Desa Melakukan Aksi Demonstran di Gedung DPRK Aceh Tenggara, Kamis. (12/03/2020)

Masriadi djadul selaku ko’ordinator aksi menceritakan sejarah APIP ,  Setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu mulai tahun 2001 organisasi APIP provinsi diatur dengan peraturan daerah dan diubah nomenklaturnya menjadi badan pengawas daerah.

Kedudukan badan pengawas daerah adalah di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. L alu pada tahun 2007 nomenklaturnya diubah lagi menjadi inspektorat provinsi. Sementara itu, organisasi APIP di level kabupaten/kota juga mengalami dinamika perubahan nomenklatur yang hampir sama dengan provinsi.

Dimulai dengan munculnya inspektorat wilayah kabupaten/kota pada tahun 1979, lalu diubah menjadi badan pengawas daerah pada tahun 2001 dan diubah lagi menjadi inspektorat pada tahun 2007. Nomenklatur inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota menjadi nama yang masih dipakai sampai saat ini.

Tidak boleh Terkait dengan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,baik di tingkat Desa. guna memastikan penetapan prioritas penggunaan dana desa semakin berkualitas sesuai dengan permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Dalam rumah besar Aceh Tenggara, adalah wilayah lingkaran NKRI.  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK)Aceh Tenggara sebagai perwakilan Rakyat Desa terus bekerja menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. DPRK juga harus menjadi ujung tombak dalam persetujuan dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.

 

DPRK memberikan masukan kepada pemerintah terkait, agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi para pengguna anggaran APBN dan APBK  di sebut dengan Dana Desa.Dalam konteks fungsi representasi,DPRK aktif melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kepala desa. DPRK juga menerima aspirasi masyarakat dan yang terkait dengan implementasi penetapan prioritas tentang dana Desa.

Kita berharap DPRK bersama Pemerintah terus bergerak membangun daerah dan desa kabupaten aceh tenggara. Dukungan DPRK untuk memajukan daerah harus dilanjutkan.adapun  Peraturan Daerah  (Perda) yang bersipat formalitas, berbelit-belit,harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan kute dan keuangan Desa harus di perbaiki :tandas jadil

Sebagai lembaga Daerah yang memfasilitasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Daerah ,Inspektorat dan DPR berperan penting.mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten APBK dapat dipertanggungjawabkan. Dapatkan setiap rupiah dalam APBN-APBK digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

 

kami  menghargai usaha Inspektorat untuk aktif membangun Desa di Aceh Tenggara Inspektorat sebagai pemeriksa eksternal pada penggunaan dana desa sejak tahun 2015  hingga 2019 ini akan tetapi kami perlu bukti hari ini.kata jadil ko’ordinator aksi

Dalam pembangunan hukum,Aparat Penegak Hukum ( APH ) terus melanjutkan inovasi. Kami mengapresiasi upaya APH dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.kami mendukung usaha APH untuk mendukung rakyat dalam mencari keadilan. kami mendukung usaha APH untuk membangun budaya sadar dan Budaya Hukum.

Jadil mengatakan  Kini, para pencari keadilan Hadir hari ini untuk menuntut keadilan serta menuntut tranparansi publik.sesuai dengan undaang-undang nomor 14 tahun 2008 Sebagai pengawal konstitusi, selama pengajuan kegiatan dana desa yang bersumber dari APBN,APBK yang akan di kerjakan tahun  2020 ini dari 385 Desa harus sesuai dgn regulasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana Desa.Segala sesuatu aspirasi ini adalah modal kita bersama untuk memenangkan tantangan di masa depan.Kita perlu saling mengingatkan dan saling membantu.kalian tidak bisa kritis terhadap kritik ini . Berhubungan kerasnya kritik ini, harus diterima sebagai wujud kepedulian kami, agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat.Tentu saja dalam negara demokrasi, perbedaan antar individu, perbedaan antar-kelompok, adalah sebuah keniscayaan.Jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar yang sama, maka akan menjadi kekuatan yang dinamis. Kekuatan untuk mencapai Maju Aceh Tenggara

adapun tuntutan kami yaitu :

  1. Meminta RDP kepada Komisi terkait atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa istiqamah kec. Darul Hasanah dan kute yang sudah di priksa oleh inpektorat Kab aceh tenggara dan memanggil pihak terkait tahun 2017 sampai 2019.
  2. Meminta pihak Inspektorat mengExspose hasil kerugian negara yg dilakukan oleh oknum mantan kades desa istiqamah tahun 2015-2019 dan mengEkspose hasil kerugian negara di setiap kute yang sudah di audit atau yang sudah di periksa tahun 2017 -2019
  3. Kami Meminta Komisi terkait Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tenggara mengeluarkan rekomendasi terhadap inspektorat penanganan kasus dugaan korupsi oleh oknum mantan kepala desa istiqamah dan kute yang sudah di periksa kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH).
  4. Kami minta kepada BPK-RI perwakilan Aceh untuk serius mengaudit anggaran di dinas inspektorat aceh tenggara.
  5. Kami minta kepada bupati,Menteri,presiden dan DPR mengevaluasi program Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 dalam anggaran APBN dan APBK
  6. Kami minta kepada pihak berwajib agar melakukan pemeriksaan atas dugaan oknum camat melakukan pungli di desa
  7. Apabila tuntutan kami ini tidak di indahkan maka kami akan hadir kembali membawa massa 10 kali lipat dari ini untuk menuntut bahwa dana desa tidak bermanfaat untuk rakyat melainkan haya timbul ke gaduhan antar kepala desa dengan masyarakat.pungkas masriadi djaduk,SP

Pendemo di sambut oleh Anggota DPRK komisi A Arnold. kasri.sopian Desky,Hj Juli.mereka akan memanggil pihak terkait untuk hadir pada hari rabu 18 maret 2020 untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP)dengan Aliansi masyarakat peduli Desa.

Sopian mengatakan kami akan serius menangani persoalan ini karna ini adalah bagian dari tupoksi kami selaku pengawasan.jangan kan inspektorat bupati pun akan kami panggil kata sopian desky salah satu anggota DPRK Aceh Tenggara.tambbah arnold anggota DPR dari partai golkar itu mengatakan serahkan kepada kami bukti –bukti  yang sudah kalian laporkan ke inspektorat.ini bukan persoalan kecil dan akan kami surati pihak inspektorat sesuai dengan mekanisme yg berlaku.    (BM)

News Feed