oleh

Program Gratis Dari Pemerintah, Diduga Tercederai Oleh Oknum Kades Timur Jang-jang

 

Sumenep – Di Indonesia, kasus sengketa tanah dan sengketa lahan sering kali terjadi. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, karena banyak sekali tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah.Menanggapi masalah tersebut, Pemerintah pada akhirnya membuat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). PTSL telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018.

Program gratis ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025.

Pembagian Sertifikat tanah gratis melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Atau (PTSL) merupakan Program Presiden RI Joko Widodo. Sejak awal dipublikasikan program sertifikat program nasional agraria (PRONA) di Bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini tidak dipungut biaya alias gratis. Masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah mereka dengan mengurus sejumlah dokumen melalui kantor Kelurahan Atau Desa setempat.

Namun sayangnya program gratis untuk masyarakat kurang mampu justru diciderai dengan ulah oknum dari Kepala Desa tepatnya di Desa Timur Jang-jang Kec. Kangayan Kab. Sumenep, ulah oknum Kepala Desa tersebut diduga meminta sejumlah uang dari warga yang ingin membuat sertifikat Prona.

Salah seorang warga berinisial AN mengaku dirinya dipungut biaya saat pengurusan sertifikat (Prona) sebesar Rp.550.000 aslinya 500 tapi ada biyaya-biaya lainnya lagi kalau di jadikan satu jadi 550.000, itu untuk pengurusan sertifikat prona. Padahal dirinya (*AN) mengetahui program tersebut gratis namun karena hanya rakyat kecil sehingga tak mampu berbuat apa – apa dan terpaksa mengikuti keinginan dari oknum Aparat Desa tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu warga desa Timur Jang-jang Kec. Kangayan Kab. Sumenep yang mengaku dirinya sangat keberatan dengan adanya pungutan liar dari oknum Aparat Desa tersebut. saat ia hendak mengurus sertifikat Prona namun dimintai uang oleh oknum Aparat Desa sebesar Rp.500.000.

Sudah jelas diterapkan dan di jelaskan pada Pasal 12 huruf e terkait Pemerasan dan Pasal 11 terkait Gratifikasi UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

Hasanulla selaku Kepala Desa di desa Timur Jang-jang Kec. Kangayan,
Saat dikonfirmasi oleh media SuaraNesia.com dan Partner via telfon whatshap tidak dapat di hubungi sampai berita ini tayangkan (FANS)

Jangan Lewatkan