oleh

Presiden Usulkan Rp255.3 Triliun untuk Anggaran Kesehatan di 2022

Seorang anak menjalani tes COVID-19 di Banda Aceh, 13 Agustus 2021. [AFP]
Author :  Ronna Nirmala – benarnews.org
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan antara 5-5,5 persen dengan tingkat inflasi 3 persen.

JAKARTA, BARANEWS | Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja kesehatan sebesar Rp255,3 triliun pada tahun depan untuk melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dan program perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan, demikian Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam pidato tahunan, Senin (16/8).

Alokasi tersebut turun 21,8 persen dibandingkan dengan perubahan anggaran kesehatan pada tahun ini yang mencapai 326,4 triliun akibat lonjakan kasus COVID-19 yang didominasi varian Delta yang lebih cepat menular dan membuat rumah sakit kewalahan.

Dalam penanganan COVID-19 pada 2022, pemerintah akan tetap berkomitmen pada penguatan pengetesan, pelacakan, dan perawatan atau 3T, memperluas cakupan vaksinasi, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan, kata Jokowi.

“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” kata Jokowi di Gedung Parlemen Jakarta.

Selain penanganan pandemi, pemerintah juga berkomitmen membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu ke hilir, dari pusat hingga daerah, serta mendorong pengembangan pusat produksi vaksin dalam negeri.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia,” kata Jokowi.

Sebagian besar anggaran belanja kesehatan pada 2020 dan 2021 dialokasikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kementerian Keuangan mencatat pada 2020, realisasi program PEN mencapai Rp575,8 triliun.

Pada Juli 2021, anggaran PEN meningkat 6,4 persen dari pagu anggaran awal tahun sebesar Rp669,4 triliun menjadi Rp744,75 triliun untuk klaim perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, penyediaan obat COVID-19, pengembangan RS Darurat, percepatan vaksinasi oleh TNI dan Polri, dan oksigen darurat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema realokasi anggaran untuk mendukung program PEN kemungkinan masih bisa terjadi pada tahun depan, demi mengantisipasi dinamika pandemi.

“Skema tahun 2022, realokasi akan otomatis sehingga diharapkan tidak timbulkan disrupsi kalau COVID-19 melonjak kembali seperti Delta, dan kita harapkan tidak terjadi,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers, Senin siang.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2022 bergerak di kisaran 5 sampai 5,5 persen dengan tingkat inflasi yang akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen.

Sementara, anggaran belanja secara keseluruhan pada tahun depan dialokasikan mencapai 2.708,7 triliun dengan target pendapatannya sebesar Rp1.840,7 triliun. Target belanja pada tahun depan lebih rendah dibanding 2021, dengan alokasi sebesar Rp2.750 triliun.

Anggaran daerah turun

Selain alokasi belanja kesehatan yang turun, pada tahun depan, anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga tercatat turun 3,1 persen dari Rp795,5 triliun pada 2021 menjadi Rp770,4 triliun.

Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki pengawasan terhadap penyerapan TKDD untuk hasil yang lebih maksimal dalam perbaikan dan pemerataan layanan publik terutama dalam pemulihan baik di sektor ekonomi maupun kesehatan akibat pandemi di daerah.

Selain itu, anggaran TKDD tahun depan juga mencerminkan komitmen pemerintah memperpanjang dan meningkatkan besaran dana otonomi khusus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, kata Jokowi.

“Upaya itu diharapkan memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” katanya.

Dalam hal penanganan pandemi, pemerintah baru-baru ini memperluas fokus penanganan COVID-19 untuk wilayah di luar Jawa-Bali menyusul melonjaknya kasus terkonfirmasi harian serta kematian yang masih didominasi oleh sebaran varian Delta dan tingkat vaksinasi yang rendah.

Di luar Jawa-Bali, persentase vaksinasi untuk dosis pertama masih rendah dengan kisaran 10 persen, seperti Lampung (9,91 persen), Maluku Utara (12,47 persen), Kalimantan Barat (14,54 persen), Papua (14,6 persen), dan Sulawesi Tengah (14,68 persen).

Sementara di provinsi seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, cakupan vaksin dosis pertama telah mencapai masing-masing 103,91 persen, 44,05 persen, dan 90,95 persen.

Sebulan terakhir, Indonesia menduduki peringkat teratas dunia dengan kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi dengan total 43.472, sebut data Johns Hopkins University. Per Senin, angka terkonfirmasi positif harian bertambah 17.384 menjadi 3.871.738, dengan kematian berjumlah total 118.833 atau naik 1.245 dalam satu hari.

Bhima Yudhistira Adhinegoro, Direktur Center of Economic and Law Studies, mengatakan pemerintah perlu memperbaiki penyerapan anggaran belanja kesehatan lantaran masih ditemukannya sejumlah hambatan dalam target realisasi pada tahun ini.

“Data terakhir pemerintah kecil sekali realisasi PEN kesehatan, baru kisaran 25 persen. Mungkin sekarang masih 30-an persen dari pagu yang dialokasikan,” kata Bhima dalam keterangan, Senin.

Bhima menyarankan perlu ada perbaikan birokrasi khususnya di level daerah sekaligus perbaikan data di rumah sakit dan sistem pencatatan transaksi keuangan beserta verifikasinya. “Penyerapan ini harus jadi perhatian karena pemerintah sudah menganggarkan belanja yang cukup besar untuk sektor kesehatan,” katanya.

PPKM diperpanjang

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali hingga 23 Agustus.

Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pada perpanjangan kali ini terdapat delapan kabupaten dan kota yang statusnya turun ke Level 3, yang berarti pelonggaran di antaranya pada batas kapasitas toko atau pasar menjadi 50 persen, warung makan dan pusat perbelanjaan dengan kapasitas 25 persen, dan tempat ibadah dengan kapasitas 25 persen.

“Momentum yang cukup baik harus dijaga. Atas arahan Presiden, maka PPKM Level 4, 3, 2 diperpanjang hingga 23 Agustus,” kata Luhut dalam konferensi pers, Senin malam.

Selain itu, Luhut mengatakan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan di kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Bandung akan tetap dilanjutkan dengan mengikuti persyaratan yang ditentukan seperti menunjukkan bukti vaksinasi setidaknya tahap pertama.

Sementara itu, pada Senin, pemerintah juga mengumumkan penurunan harga tes PCR (polymerase chain reaction) dari batas atas Rp900 ribu menjadi Rp450 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp525 ribu untuk wilayah di luarnya.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan keputusan yang merujuk pada permintaan Presiden ini telah diturunkan ke seluruh fasilitas kesehatan di seluruh daerah.

“Kami harap Dinkes provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tarif tertinggi untuk pemeriksaan tes PCR sesuai kewenangan masing-masing. Evaluasi tarif tertinggi ini akan ditinjau ulang sesuai kebutuhan,” kata Abdul dalam keterangan pers, Senin.

Selain PCR, pemerintah juga melakukan penyesuaian harga tes swab antigen dari tarif rerata sebelumnya Rp190.000 menjadi Rp125.000. Sedangkan, swab antigen reagen selain panbio (reguler) dari Rp190.000 menjadi Rp85.000.

Vaksin kelompok disabilitas

Kementerian Kesehatan melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok disabilitas di Jawa dan Bali dengan menggunakan 450.000 dosis vaksin Sinopharm yang menjadi hibah dari Uni Emirat Arab pada akhir Juli.

“Vaksinasi diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan sentra vaksinasi COVID-19,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Widyawati, dalam keterangan resmi Kemenkes.

Kementerian mengidentifikasi terdapat 562.242 target sasaran vaksinasi pada kelompok penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.
Maulani A Rotinsulu, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mengatakan selama ini kelompok disabilitas diperlakukan sebagai kaum terpinggirkan karena akses dan layanan kesehatan yang tidak inklusif.

“Bagi disabilitas rungu, misalnya, informasi yang tersedia kerap tidak disertai teks atau penerjemah bahasa isyarat. Salah satu ekses yang timbul adalah banyaknya penyandang disabilitas yang kurang siap atau takut mendapat vaksin,” kata Maulani dalam keterangan tertulis, Senin.

Hingga Senin, sebanyak 54,3 juta warga telah mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin COVID-19, dengan 28,5 juta orang di antaranya telah mendapatkan suntikan lengkap dua dosis.

News Feed