Presiden Terpilih Rangkul Rival Politik, Pengamat Ingatkan Koalisi Gemuk Rusak Demokrasi

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 1 April 2024 - 04:51 WIB

50511 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Manuver pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul rival politiknya, dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan akan berpotensi membentuk koalisi gemuk tanpa pengawasan, sehingga dinilai berpotensi merusak demokrasi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberi sinyal bahwa tim pasangan nomor urut 2 – yang kini merupakan presiden dan wakil presiden terpilih – akan membentuk koalisi gemuk untuk mengawal pemerintahan ke depan. Koalisi gemuk itu akan beranggotakan Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik pendukung rival Prabowo dalam pemilihan presiden 2024.Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura kepada VOA, Minggu (31/3) mengatakan koalisi gemuk yang akan dibangun Prabowo Subianto itu tampaknya merupakan bagian dari upaya untuk meredam keseimbangan kekuasaan. Menurutnya, tradisi politik di Indonesia adalah selalu berusaha untuk merangkul kelompok-kelompok penyeimbang agar fungsi kontrol dan pengawasan menjadi lemah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo saat ini.

Baca Juga :  Menkominfo Tegaskan Dukung Penuh Keterbukaan Informasi Publik

“Saya pikir ini menjadi tidak sehat untuk demokrasi kita. Kenapa? Karena pemerintah itu berjalan di satu arah, tanpa kontrol. Padahal desain konstitusi kita itu meletakkan fungsi pengawasan di parlemenDi parlemen itu representasinya adalah partai politik. Partai politik yang seperti apa? Ya, partai politik yang tidak terlibat di dalam pemerintahan,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan Indonesia sudah memiliki pengalaman koalisi gemuk di dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo di mana stabilitas politik tercapai, tetapi demokrasi menjadi layu.

Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi mirip seperti Presiden Soeharto yang ketika berkuasa selama 32 tahun kerap menekan oposisi, baik di formal di parlemen atau non-formal.

“Bukan saja ideal, tapi secara moral kayak PKS, PKB, dan Nasdem memang sudah harus berada di luar (pemerintahan). Karena mereka mengusung perubahan, artinya berbeda dengan Pak Prabowo yang menginginkan kelanjutan,” ujar Ray.

Baca Juga :  PTPN IV dan reNIKOLA Jalin Kemitraan Guna Kembangkan 4 Unit Pabrik CBG Plant di Sumatera Utara

Ray berharap ketiga partai tersebut, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat harus berkomitmen untuk berada di luar pemerintahan karena sudah menyatakan berbeda dengan Prabowo.

Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), lanjutnya, masih mungkin masuk dalam pemerintahan karena tidak pernah menyatakan berbeda dengan Prabowo.

Politisi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan setelah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh – yang merupakan anggota Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar –Prabowo juga akan menyambangi sejumlah ketua umum partai lainnya. Salah satu diantaranya adalash pemimpin Partai Persatuan Pembangunan – partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD – dalam pemilihan presiden.

Menurutnya Prabowo tidak ingin membuang-buang waktu, sehingga Ketua Umum Partai Gerindra itu memilih bergerak cepat merangkul semua partai politik. Tujuannya agar Prabowo-Gibran bisa langsung merealisasi program kerjanya setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang. [fw/em]/VOA

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KPU: Hasil Pemilu 2024 tak akan Dibatalkan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online
PWI Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Ditegur Keras, Ini Jawaban Dewan Kehormatan
Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor
Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras
TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat
Sidang PHPU Pilpres, KPU akan Serahkan Tambahan Alat Bukti
MUI Imbau Masyarakat Utamakan Riset sebelum Memboikot Produk Terafiliasi Israel

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 00:37 WIB

ICMI mendukung Kebijakan Penjabat Gubernur Aceh

Sabtu, 20 April 2024 - 22:02 WIB

Ketua Cabang SEMMI Aceh nyatakan sikap tegak lurus dengan Syarikat Islam

Sabtu, 20 April 2024 - 01:08 WIB

Sinergi PLN UID Aceh dan Universitas Syiah Kuala, Siap Dukung Impementasi Kampus Merdeka

Jumat, 19 April 2024 - 22:58 WIB

Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Drs. Armia Fahmi, M.H. Pimpinan Penandatanganan Pakta Integritas dan Sumpah dalam Rekrutmen anggota Polri

Jumat, 19 April 2024 - 01:39 WIB

ICMI Aceh Jajaki Kerjasama dengan Bank Aceh

Jumat, 19 April 2024 - 01:12 WIB

Wakapolda Aceh Buka Kegiatan Peningkatan Kemampuan Penyidik Polri dan PPNS

Kamis, 18 April 2024 - 16:36 WIB

BPK-P Aceh dan APH Diminta Usut Dugaan Mark Up Anggaran Dana Pada Sekolah (SUPM) Ladong

Selasa, 16 April 2024 - 22:56 WIB

Ini Catatan selama Mudik dan Arus Balik di Provinsi Aceh

Berita Terbaru

GAYO LUES

Diaspora Gayo Luar Negeri Gelar Temu Ramah

Senin, 22 Apr 2024 - 03:34 WIB

ACEH TENGGARA

Letkol Czi Arya Murdyatoro S.T. Jabat Dandim 0108 Agara Baru

Senin, 22 Apr 2024 - 03:31 WIB