oleh

Bareskrim Polri Sita Rp173 Miliar Terkait Korupsi PT PLN

Jakarta, Baranewsaceh.co – . Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyita uang sejumlah Rp173 miliar dari tersangka NP. Direktur Energi Primer itu tersangkut kasus korupsi pengadaan BBM jenis high speed diesel (HSD) PT PLN tahun anggaran 2010..

“Kita mengutamakan penyelamatan aset negara diakibatkan tindak pidana korupsi sehingga negara dirugikan. Penyitaan bukan hanya uang, tapi juga aset-aset lainnya,” ungkap Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Kombes Pol. Djoko Purwanto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.

Kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2010 saat Nur Pamudji menjabat sebagai Direktur Energi di PLN. Nur Pamudji ditetapkan sebagai tersangka pada 2015.

Kombes Pol Djoko Purwanto mengungkapkan kasus ini bermula saat NP selaku Direktur Energi Primer bertemu dengan HW selaku Presdir PT Trans-Pacific Petrochemical lndotama (PT TPPI). Pertemuan untuk membahas pasokan kebutuhan PT PLN atas BBM jenis HSD. NP memerintahkan panitia pengadaan PT PLN tahun 2010 untuk memenangkan Tuban Konsorsium PT TPPI. Mereka dijadikan pemasok BBM jenis HSD untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan.

“Tuban Konsorsium ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Lot II PLTGU Tambak Lorok dan Lot IV PLTGU Belawan walaupun tidak layak dan tidak memenuhi syarat,” jelas Direktur Tindak Pidana Korupsi.

Dia melanjutkan kontrak lelang tersebut berlaku dari 10 Desember 2010 hingga 2014. Namun, pada 2011, Tuban Konsorsium tidak mampu memasok BBM jenis HSD tersebut sehingga akhirnya kontrak diputus. Sehingga menyebabkan kerugian PT PLN hingga Rp188 miliar.

“Karena itu, PT PLN harus mencari pemasok BBM baru untuk mengganti sehingga PT PLN harus membayar lebih mahal dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium,” tutur Kombes Pol Djoko Purwanto .

Kerugian negara diprediksi mencapai Rp188 Miliar. Nur Pamudji dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Pidana.  Py/sw/hy

Komentar

News Feed