oleh

Plt Bupati Dailami : Kisruh Perbatasan Aceh Utara dan Baner Meriah Akan Ditinjau Ulang.

 

Bener Meriah Baranewsaceh. co |  Pasca dilakukannya penandatanganan petisi bersama, terkait penolakan terhadap surat gubernur Aceh nomor 135.6/1267/2018 tentang tapal batas kabupaten Bener Meriah dengan kabupaten Aceh Utara pada 13 juli 2021 yang lalu.

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Bener Meriah (GMPB) kembali mendatangi gedung DPRK Bener meriah, guna melakukan audensi dengan pihak eksekutif dan legeslatif.

Kehadiran GMPB yang terdiri dari reje Rikit Musara, ketua forum Reje Kampung se Bener Meriah dan koordinator GMPB Misdar Amin dan Iskandar Samarki di terima oleh ketua DPRK Bener Meriah MHD Saleh bersama wakil ketua 1 Tgk Husnul Ilmi. Selain itu juga terlihat sejumlah anggota DPRK yang lainnya diantaranya Andi Sastra, Guntur Alamsyah dan Sofyan.

Sedangkan dari pihak eksekutif langsung di hadiri oleh Plt. Bupati Dailami, asisten 1 Drs. Muklis, asisten 3 Armansyah serta kabag tapem Khairmansyah. Audensi berlangsung di ruang rapat DPRK Bener Meriah. Senin (06/09/2021).

Dalam pemaparannya koordinator GMPB Musdar Amin (40) mempertanyakan langkah kongkrit yang telah di lakukan oleh pihak eksekutif dan legeslatif dalam rangka memperjuangkan wilayah kabupaten Bener Meriah terutama kampung Rikit Musara dan Pasir Putih yang berada di tapal batas Bener Meriah dengan kabupaten Aceh Utara.

Menanggapi hal tersebut, ketua DPRK Bener Meriah MHD Saleh mengatakan bahwa sebelumnya pihak DPRK Bener Meriah sudah melayangkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo. Pada intinya menurut MHD Saleh, surat tersebut meminta Presiden agar dapat mempertimbangkan kembali tentang keberadaan kampung Rikit Musara dan Pasir Putih agar tetap berada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah. Saat bersamaan Tgk. Husnul Ilmi turut membacakan petikan surat yang telah di kirim ke Presiden RI.

Sementara itu Plt. Bupati Dailami dalam penjelasannya mengatakan. Setelah di lakukan zikir dan doa bersama serta penandatanganan petisi beberapa waktu yang lalu, saya langsung menemui Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah dengan menyertakan sejumlah dokumen dari Reje kampung Rikit Musara, serta dokumen semasa Presiden Megawati yang kami terima dari ketua komite pemekaran Kabupaten Bener Meriah Tgk Khairurrasid. BA.

Menurut Dailami semua dokumen tersebut sudah di serahkan kepada gubernur Aceh, selanjutnya berdasarkan penuturan Plt Bupati Dailami, bahwa Gubernur Aceh mengatakan, akan ditinjau ulang terkait tapal batas antara kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara.

Plt Bupati Dailami juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Gerakan Masyarakat Peduli Bener Meriah lewat Sahuddin dan kawan kawan yang telah menyurati Presiden RI melalui kementrian sekretaris negara. Ia juga mengaku sudah menerima petikan balasan surat tersebut dari gubernur aceh.

“Plt Bupati juga mempertegas bahwa menyangkut tapal batas Bener Meriah dengan kabupaten Aceh Utara akan di tinjau ulang kembali. Ucapnya.

Selain itu Plt Bupati Dailami meminta reje Rikit Musara untuk membersihkan tugu tapal batas yang telah di buat. Karena menurut Dailami akan ada tim dari Sakip untuk meninjau kembali masalah tapal batas.

Selain itu dalam audensi tersebut juga di capai kesepakatan tentang pembentukan tim yang terdiri dari eksekutif dan legeslatif serta Gerakan Masyarakat Peduli Bener Meriah, guna memperjuangkan lebih lanjut masalah tapal batas antara Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah. (Dani) 

News Feed