oleh

Pilkades Ditunda dan Dampaknya di Aceh Tenggara

*Makin bertambahnya DPT, karena bertambahnya orang yang berulang tahun
*Ada oknum Kades yang sudah memesan daging, akhirnya mubazir
*Kegalauan oknum calon Kades, dan Panitia Pilkades

Oleh: Januar Pagar M.Lubis

Pemilihan kepala desa(Pilkades) di Kabupaten Aceh Tenggara, atau yang biasa disebut pemilihan pengulu kute (Pilpengkut), yang seyogianya dilaksanakan tanggal 3 Juli 2021, sesuai keputusan Bupati Aceh Tenggara no.141/12/2021 tentang jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan pengulu kute serentak di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021, namun ditunda karena ketiadaan Qanun, yang diubah dengan keputusan Bupati Aceh Tenggara no.141/53/2021, dan pemilihan kepala desa (pengulu kute) dilakukan tanggal 17 Juli 2021.

Banyak dampak(akibat) melorotnya Pilkades di Aceh Tenggara, yang dialami calon kepala desa, Panitia pemilihan pengulu kute, masyarakat, Tim sukses(TS), dan mungkin Panitia pengawas di kecamatan, dan kabupaten.

Sesuai dengan surat keputusan Bupati Aceh Tenggara no.141/12/2021, bahwa jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades, sudah dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, seperti pembentukan Panitia pemilihan kute(P2K), yang dibentuk BPK, pemutakhiran data, daftar pemilih sementara(DPS), dll.Tahap pencalonan, diantaranya penetapan DPT dari DPS, pemaparan visi-misi oleh calon kades, dan pengambilan nomor urut. Tahap pemungutan suara, dan tahap penetapan yang akan ditunggu-tunggu kedepannya.

Berbagai dampak yang terjadi, karena ditundanya Pilkades, hasil liputan dan temuan Jurnalis ini di lapangan adalah, bertambahnya jumlah DPT karena banyak warga yang berulang tahun dari tanggal 4-17 Juli 2021,ada oknum Kades yang marah-marah, ada oknum calon Pengulu yang telah memesan daging untuk pemberangkatannya tanggal 3 Juli 2021(jadwal Pilkades sebelumnya-red), namun mubazir, sebab Pilpengkut ditunda; “kegalauan” para Panitia pemilihan kute, “kenakalan” warga yang telah menerima uang sogokan(serangan fajar) sebelumnya, menuju tanggal 3 Juli 2021, namun sayang tertunda, jadi uang siraman hangus.Yang lebih menyedihkan, menurut informasi oknum warga, ada calon Pengulu kute yang meminta jasa dukun (paranormal), untuk kemenangan tanggal 3 Juli 2021, namun tidak berarti, karena hari pemilihan tidak jadi seperti sedia kala.

Masyarakat Aceh Tenggara, khususnya yang berdiam di Kecamatan Lawe Sigala-gala, dan Kecamatan Babul Makmur, banyak yang bertanya-tanya dan mempersoalkan tentang keabsahan panitia, anggaran, DPT, dan melorotnya Pilkades.Dalam UU no.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 34 ayat 6, disebutkan biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APBD kabupaten/kota, namun kenyataan di lapangan, bahwa anggaran Pilkades banyak dibebankan kepada calon Kades.

Persoalan tentang Qanun, yang memayungi Pilkades, dan terbitnya peraturan bupati(Perbup), bukankah sebenarnya itu sudah ada dan jelas, sebelum terbitnya Perbup.Bupati dibantu oleh Sekda, Asisten pemerintahan, Staf ahli, Kabag hukum & Ortala, Kabag tata pemerintahan, dan camat-camat dibawahnya.DPRK punya kelengkapan, seperti Komisi yang membidangi pemerintahan, Badan legislasi, rapat konsultasi, uji publik rancangan Qanun, kajian ilmiah, diskusi ke provinsi, dan terakhir mengadakan rapat paripurna pengesahan Sabun.Nah, siapa yang disalahkan dalam melorotnya Pilkades Aceh Tenggara, yang disebut Bumi Sepskat-segenap? Masyarakat tidak tahu banyak, dan tidak dapat memastikannya, karena hal ini pekerjaan dan kewenangan orang-orang diatas(Bupati cs, dan DPRK).Cuman, dampak dari kelemahan, kelalaian, dan kewenangan kalian, banyak masyarakat yang galau, pusing, naik tensi, dan mungkin juga stres, apalagi kandidat kades, dan Panitia pemilihan pengulu kute.Mari merenung untuk memperbaiki diri dan kinerja, untuk ketenangan warga, yang hari-hari ini banyak mengalami penderitaan.Jangan kalian yang enak-enak, tapi masyarakat galau dan stres!

Penulis: Jurnalis media online Baranews.aceh

News Feed