oleh

Perwakilan Dari Gampong Se- Kecamatan Pasang Spanduk Depan Kantor Bupati Aceh Utara

Aceh Utara, Baranewsaceh.co — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengecam dan Lakukan Aksi terkait Pemotongan sejumlah kegiatan desa yang dipotong Pemerintah Aceh Utara.

Aksi diikuti seluruh kecamatan di aceh utara dengan berjalan kaki ke kantor Bupati Aceh Utara hingga melakukan pemasangan spanduk yang berisi “Sangat Keberatan dan menolak terkait tidak adanya alokasi dana majelis taklim, dana anak yatim dan pemotongan jerih perangkat desa oleh Bupati aceh utara,”Selasa (19/1/2021).

“Kami meminta kepada pemerintah agar mengalokasikan dana untuk kegiatan majelis taklim, bantuan anak yatim dan menolak pemotongan jerih perangkat desa oleh Bupati aceh utara,” ucap Ketua PPDI Aceh Utara, Ismunazar.

Ia menilai pemotongan siltap 2021 merupakan kezoliman yang dilakukan pemerintah aceh utara terhadap hak hak aparatur desa, hak – hak berlangsungnya hidup anak yatim dan kegiatan keagamaam.

Ketua PPDI Aceh Utara mengharapkan kepada pemerintah Aceh utara untuk berpedoman kepada PP no 11 tahun 2019.

Aksi diikuti 21 kecamatan, Samudera, Pirak timu, Syamtalira bayu, Kuta makmur, Syamtalira Aron, Paya Bakong, Sawang, Murah Mulia, Cot Girek, Nisam, Tanah luas, Matangkuli, Langkahan, Dewantara

Pada tahun 2020 gaji Geuchik(Kades) Rp. 2.426.640/bulan dan Sekdes Rp 2.224.420/bulan sedangkan perangkat desa lain Rp 1 juta/bulan.

Jika Rancangan Perbup baru disahkan dan sesuai dengan selebaran yang beredar maka hanya gaji Geuchik yang tidak mengalami penurunan, gaji Geuchik masih tetap Rp. 2.426.640/bulan, sedangkan gaji aparatur lain mengalami pemotongan rata rata 50?%

Misalnya saja gaji Sekdes pada tahun lalu Rp. 2.224.420 kini menjadi Rp. 600.000, begitu juga dengan Kaur dan Kasi gampong, dulu gajinya Rp. 1 juta / bulan kini menjadi Rp. 450 ribu / bulan.

Hal ini tertuang dalam selebaran yang diduga draft rancangan Perbup Aceh Utara Pasal 8 ayat (3) “Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :

a. Keurani Gampong (Sekdes) Non PNS;

b. Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan;

c. Keurani Cut Urusan Keuangan;

d. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan

e. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan; dan

f. Ulee Jurong;

Pada ayat (4) disebutkan bahwa Sekdes menerima pendapatan sebesar Rp. 600.000/bulan dan ayat (5) dinyatakan gaji kaur dan kasi serta Ulee Jurong sebesar Rp. 450.000/bulan.

“ Aparatur Gampong di Aceh Utara berharap pemangku kebijakan menggunakan hati nurani untuk membuat keputusan, karena ini menyangkut hajat hidup kami selaku abdi pemerintah juga selaku abdi masyarakat,” (Munawir)

News Feed