Gayo Lues | Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama instansi Vertikal tandatangani komitmen bersama untuk mencapai target prevelensi penurunan stunting 22,7% target Kabupaten 2024 dan target 14% secara nasional.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam acara rapat koordinasi dan rembuk stunting tingkat Kabupaten Gayo Lues di Ofroom Sekdakab, Selasa, (23/05/2023).
Dalam kegiatan tersebut Plh. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Gayo Lues Muslim SE menjelaskan dalam peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang merupakan wujud komitmen pemerintah dalam percepat terget penurunan stunting menjadi 14 persen tahun 2024.
Ia melanjutkan, Perpes ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat penyerapan strategi nasional percepatan penurunan stunting 2018-2024.
“Tujuannya daripada peraturan ini untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjadi pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan askes mutu pelayanan kesehatan serta menigkatkan akses air minum , memberantas kemiskinan ekstrem yang menjadi salah satu penyebab stunting,” Ungkapnya.
Sementara Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Asisten ll H. Irwansyah mengatakan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Gayo Lues berdasarkan hasil survey SSGI Tahun 2022 sebesar 34,6 persen dan telah turun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 42,9 persen.
“Kita sangat mengapresiasi setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Gayo Lues, akan tetapi prevalensi stunting di Gayo Lues masih harus di turunkan dengan penanganan berjenjang dan terintegrasi,” tegasnya.
Ia mengatakan, dalam menurunkan stunting Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berkomitmen tetap bekerjasama dalam meningkatkan sinergitas dan kolaborasi untuk mewujudkan kabupaten Gayo Lues bebas stunting.
“Pemerintah menggunakan pendekatan yang nyata dalam pelaksanaan yang terdiri dari pendekatan keluarga berisiko stunting, pendekatan intervensi gizi, serta pendekatan multisektor dan multi pihak di semua tingkatan pemerintahan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan,”, imbuhnya. (Abdi)
