oleh

Pemkab Aceh Timur Dinilai Lamban Dalam Kordinasi Tangani Wabah Corona

Indra Makmu, Baranewsaceh.co – Jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dinilai lamban dalam merespon dua surat edaran kemendes PDTT Nomor 4/2020 , NO 8/2020 perihal pembinaan dan pengendalian dana desa TA 2020 dan desa tanggap covid 19, penegasan padat karya tunai, sehingga pemerintah desa dalam kabupaten Aceh Timur, khususnya Kecamatan indra makmu belum berani menindaklanjuti surat dari kementrian desa tertanggal 17 maret dan 24 maret.
Adapun substansi dari surat edaran tersebut adalah menegaskan kepada keuchik dalam pengelolaan dana desa agar memprioritaskan 2 hal penting yaitu Pencegahan dan penanganan COVID 19 dan program Kegiatan padat karya dibayar tunai (PKTD).

Tokoh Pemerhati dan Pegiat sosial Muhammad Nuraki menilai “lambannya pemkab aceh timur dalam menyikapi hal tersebut telah mengakibatkan pemerintah gampong merasa belum memiliki payung hukum terkait melaksanakan musyawarah desa untuk melakukan perubahan APBG gampong dengan memasukkan dan menempatkan kegiatan pola PKTD, dan kegiatan penanganan bencana, keadaan darurat yang mendesak (covid 19) agar segera dapat dilaksanakan pada pelaksanaan kegiatan tahap I (40%), dengan belum dilakukannya APBG perubahan, sehingga lokasi dan refocusing penanganan covid 19 menjadi terkendala” ungkap Nuraki saat dikonfirmasi oleh Media Baranews Senin (06/04)

sesuai hash tag “PROTOKOL RELAWAN DESA LAWAN Covid 19”, karena hal tersebut dinilai sudah sangat urgen untuk segera dilakukan misalkan edukasi warga, pemantauan warga pendatang, pendataan warga rentan, menyiapkan ruang isolasi kepada Orang Dalam Pantauan (ODP) menyiapkan logistik untuk situasi dan kondisi darurat.
APBG gampong yg telah disahkan juga belum mengakomodir kegiatan kegiatan pola padat karya dibayar tunai yang diyakini sebagai solusi awal agar warga kembali mendapatkan sumber pendapatan yang selama ini terganggu akibat adanya kebijakan sosial distanting.

Tidak hanya itu Nuraki menilai “cukup beralasan jika masyarakat desa menuntut agar pemerintah gampong bersikap responsif dengan kondisi warga, sehingga segera melakukan revisi anggaran APBG dengan menyisir kembali kegiatan yang dinilai kurang prioritas dan relevan dilakukan saat ini kemudian di alokasikan kembali pada kegiatan penanganan covid 19 dan PKTD, sebagaimana amanah PERMENDES PDTT no 11/2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020 yang secara eksplisit di anjurkan untuk pemenuhan masalah sosial terkait wabah virus Covit 19” tutup. Nuraki. (Tim)

News Feed