oleh

Pemda Harus Ikuti Aturan yang Berlaku Terkait Gaji Perangkat Kampung Se-Kabupaten Gayo Lues

Ilustrasi/net

Gayo Lues, Baranewsaceh – Besaran Gaji Seluruh Perangkat Desa Se-kabupaten Gayo Lues diduga terjadi pemotongan oleh pemda,dan berdasarkan pengakuan beberapa penghulu (Kepala Desa) yang tak mau disebutkan namanya membenarkan bahwa gaji perangkat desa sebelum Covid besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,O0 (dua juta empat ratus dua puluh namun setelah Covid gaji penghulu jadi Rp 1.876.460.

Dikutip dari berbagai sumber bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan Perpres ini berlaku sejak diundangkan dijakarta pada tanggal 28 Pebruari 2020.

Besaran Penghasilan Tetap perangkat desa Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari Penghasilan Tetap pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a

Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari Penghasilan Tetap pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a

Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari Penghasilan Tetap pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Penghasilan Tetap kepala desa dilakukan pada tahun 2020.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari tahun 2020.

Kenaikan Penghasilan Tetap perangkat desa dibebankan pada APBD

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:

Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Pelaksanaan pembangunan desa;

Pembinaan kemasyarakatan desa; dan

Pemberdayaan masyarakat desa.

paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan

Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Praktisi Hukum M Purba,SH yang diminta tanggapannya oleh media ini mengatakan jika memang ada dugaan pemotongan gaji perangkat Kampung se-kabupaten Gayo Lues itu dia mengatakan Bahwa pemerintah daerah harus mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku,ya sesuai dengan bunyi Perpres tersebut,katanya kepada Media ini,(Rabu,21/10/2020).

Namun demikian pun praktisi ini juga tetap mendesak kepada pihak polda Aceh dan Polres Gayo Lues agar mendalami hal ini biar lebih terang.tegasnya.(Red).

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

News Feed