oleh

Pelaku Berani “Jarah”  TBS Kebun  PTP Bukan Karena Berani Melawan Hukum, Tapi Berani Karena Terprovokasi

Indra Makmu, Baranewsaceh.co – Aksi penjarahan TBS yang marak terjadi Lima bulan terakhir ini diareal Afdelin’g VI HGU Kebun Julok Rayeuk Utara (JRU) PT. Perkebunan Nusantara (I) sangat merugikan.

Kebaranian pelaku bukan tanpa alasan, Warga sekitar diduga Terprovokasi dipicu oleh oknum yang mengaku ngaku sebagai pengacara berinisial IN (28 Tahun) warga kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Amatan media BaraNewsAceh (IN) sering datang ditengah tengah warga masyarakat Indra Makmu untuk mengiming iming bahwa tanah Hak Milik Adat Desa setempat seluas 520 Hektar  yang katanya diserobot oleh PTPN I yang berlokasi di Kebun Julok Rayeuk Utara akan dapat direbut kembali, namun oknum berinisial IN yang mengaku pengacara tidak pernah mendaftarkan kasus sengketa lahan tersebut ke Pengadilan, yang jadi pertanyaan kenapa IN tidak pernah menempuh jalur hukum  perdata maupun hukum pidana dalam persengketaan tersebut, IN hanya memberi janji janji manis bahwa suatu saat tanah tersebut akan dapat dimiliki warga, hanya berbekal janji manis IN diduga meraup uang  jutaan rupiah dari warga.

Terpisah Manajer Kebun  Khairullah ketika diwawacarai wartawan BARANEWS terkait maraknya aksi penjarahan di lokasi afdeling I dan VI kebun JRU mengungkapkan bahwa Pihak nya sudah berulang kali mengirimkan surat himbauan yang ditujukan kepada Keuchik Seunebok Bayu dan tembusannya kepada Papam Kebun JRU dan Muspika Indra Makmu, Camat, Kapolsek  dan Komandan Koramil Indra Makmu sebagai pemberitahuan.

Harapan pihak Manejr Kebun JRU agar supaya masyarakat segera menghentikan aksi penjarahan.

“Ya kami selaku pihak kebun yang ditugaskan oleh perusahaan untuk menjaga, merawat dan meningkatkan hasil panen, sudah berulang kali kami mengirimkan surat himbauan agar tidak ada lagi terjadi aksi penjarahan di areal Kebun JRU, apabila batas waktu tertentu  peringatan tidak diindahkan, dan pelaku masih juga melakukan penjarahan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku” kata Manajer Kebun JRU PTPN I Khairullah, Kamis (23/01 2020)

Ibarat jatuh tertimpa tangga, begitulah perumpamaan nasib Perusahan Plat merah PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di Kabupaten Aceh Timur dari tahun ke tahun terus merugi Sejak Tahun 2016 s/d 2019 Perusahaan mencatat kerugian mencapai Ratusan Milyar Rupiah, berakibat gaji Karyawan sering tersendat sendat molor sampai dua bulan, semantara dilapangan aksi perjarahan terus berlanjut.

Ditambahkan terkait adanya aksi menjarahan secara terang terangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat setempat dilokasi afdeling satu Simpang malasia dan Afdeling 6 mengungkapkan bahwa pihak perusahaan telah melayangkan surat himbauan pertama, kedua dan ketiga, pada bulan Januari 2020,

Dikabarkan Tim BPN Aceh Timur selaku otoritas resmi dibidang Pertanahan pada Kamis 23 Januari kemarin turun kelapangan didampingi penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) dari Satreskrim Polres setempat untuk mengindentifikasi titik kordinat GPS patok batas Kebun PTP.

Dikabarkan Keuchik Senebok Bayu tidak hadir dilokasi padahal sudah dihubungi berulang kali.

Saat ditanya wartawan saat acara minum kopi di depan proyek PKS, apakah Keuchik di Undang ke lokasi oleh pihak PTPN  “Ada di telpon tapi saya gak mau datang” kata Latif Rahman yang akrab disapa geucik Pateng.

Sekedar mengulang, bahwa tepatnya pada tanggal 30/12 2019 tahun lalu, Khairullah yang pernah pernah menjabat SPI mengeluarkan surat himbauan  pertama dengan nomor : JRU/X/H/321/2019 yang di tujukan kepada keuchik Seunebok Bayu yang berbunyi :

 

  1. Kepada oknum yang mengatasnamakan masyarakat Seuneubok Bayu agar tidak lagi melakukan penyerobotan tanah dan penjarahan Tandan Buah Sawit (TBS) Kelapa sawit di atas tanah milik PTPN 1 kebun Julok Rayeuk Utara secara tidak sah dan melawan hukum.

 

  1. Penyerobotan tanah dan penjarahan TBS secara tidak sah , serta menjual nya untuk keuntungan pribadi/orang lain adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan pidana berlapis pasal 385 dan 363 KUHP serta j.o pasal 107 UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan

 

  1. Apabila masih di jumpai aktivitas penyerobotan tanah dan penjarahan TBS secara ilegal maka petugas pengamanan perusahaan yang terdiri dari personil TNI dan Polisi akan mengambil langkah-langkah hukum tegas dengan menangkap pelaku dan barang bukti untuk.proses sesuai hukum yang berlaku.

 

  1. Selanjutnya apabila timbul keberatan dari masyarakat atau pihak lain nya atas penguasaan areal di maksud oleh PTPN 1 agar menempuh penyelesaian melalui jalur hukum formal. (Nurdin)

 

News Feed