oleh

Peduli Daerah Tertinggal Yuzmuha Sumbang Pokir 70% Anggaran Tahun 2021

 

 

Bener Meriah Baranewsaceh.co- Pembangunan di Bener Meriah, khususnya di daerah tertinggal terutama di kecamatan mesidah Tepatnya di desa hakim peteri pintu dan simpur, harus dilakukan sinergitas berdasarkan faktor ketertinggalan sehingga pemerataan pembangunan bisa terwujud

Hal ini perlu dilakukan sinergitas capaian agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD BM 2017- 2022, guna mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Demikian penuturan anggota DPRK Yuzmuha pada saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran tahun 2021 di gedung DPRK Bener Meriah.

Terlepas dari kepentingan politik politisi muda yang terpilih dari dapil I telah sumbangkan pokirnya untuk daerah tertinggal di Dapil III hingga 70% sesuai RKPD 2021 Ia menyampaikan Ini hanya soal rasa, saya dapat merasakan penderitaan dan jeritan masyarakat disana. Ujarnya

Pada saat pembahasan badan anggaran DPRK dan TAPD tahun anggaran 2021 Ia menambahkan jika di lihat dari gambaran umum kondisi aspek kesejahteraan masyarakat pertumbuhan produk domistik regional Bruto BPS 2012 S/d 2016 cenderung konstant di domenasi di sektor pertanian dan perkebunan dengan capaian 48,58%;

Disektor pertanian perkebunan Dari tahun 2017 -2020 Peningkatan signifikan terus terjadi ini terdapat di daerah tertinggal yaitu Hakim peteri pintu dan Simpur dengan total luas lahan produksi kopi persi data udara satelit mencapai 4,599,3 Ha dengan istimasi 3,219,51 ton artinya total pendapatan yang di terima oleh daerah melalui retrebusi mencapai Rp 804 juta/Tahun.

Tapi mirisnya akibat sarana dan prasarana yang sangat rusak berat masyarakatpun sulit mengeluarkan hasil panen kopinya sebagai tumpuan kehidupan untuk menghidupi kehidupan dan memberi makan anak dan istri mereka.

Masyarakat kini harus menempuh jalan lewat uber uber menuju wih resap dengan jarak 22 Km penuh lumpur dan tanjakan jangankan kenderaan roda empat roda dua saja sulit, kedalaman lumpur hampir 0,5 M membuat ekonomi disana terasa mati suri.

Padahal jalan utama Weh Resap peteri pintu hanya berjarak 3 Km, pada saat ini jalan Weh Resap – P. baru jalannya sudah hotmix, artinya masyarakat hanya butuh perkerasan HPP dan Simpur ke Wih Resap hanya 3 Km saja dan selanjutnya sudah hotmix sampai ibukota, pada saat muserembang kecamatan dari tahun 2017 s/d 2021 jalan ini sudah diusul hampi 4 kali di setiap meserembang tahunan hal ini disampaikan oleh kepala desa Hakim Peteri Pintu pada saat kunjungan anggota DPRK pekan lalu diantaranya ketua Komisi A,B,C dan D

Ia menambahkan Kini masyarakat pun kembali menangis atas penghapusan dana otsus 2021 ruas jalan Sp. Peteri Pintu – HPP Alokasi kabupaten kota yang awalnya sudah disepakati 800 juta namun pada saat saat perubahan akibat terjadinya perubahan postur anggaran awalnya 91,253,785,793 milyar menjadi 83,256 085,011 milyar, ruas jalan sp HPP- Peteri pintu Weh Resap ini kembali Nihil 0, entah dasar apa yang di pertimbangkan oleh kepala daerah pada saat itu. Apakah rakyat yang berada di pinggiran tidak bisa terima dana otsus yang merupakan dana hasil perang itu tambahnya.
disisi lain bukankan mewujudkan pemerataan merupakan cita cita daerah dan negara.

Akibat derita dan jeritan yang dirasakan rakyat di sana kini saya telah memposisikan diri menjadi rakyat yang berada di daerah tertinggal, kini Pokir saya ada untuk mereka tahun anggaran 2021 sebesar 70% untuk desa yang terpencil dan tertinggal ini untuk program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 30% program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian jalan produksi 40 %.

Kendatipun mencapai 70% belum membuat persoalan menjadi selesai
di sektor pendidikan di desa ini lebih miris lagi anak anak di tingkat SD masih duduk belajar di atas lantai semen, Jaringan komunikasi sangat sulit di dapatkan apalagi jaringan internet,perumahan penduduk kian memperhatikan,

Maka oleh sebab itu membangun daerah ini harus butuh sinergi maka wajib hukumnya bagi TAPD dan Banggar memperjuangkan rakyat kita yang ada di daerah tertinggal ini, kita semua harus bertanggung jawab baik dari pihak LSM,Ormas, media dan semuanya untuk menyelesaikan persoalan yang di derita oleh rakyat kita sendiri apalagi ini urusan pelayanan dasar dan wajib tutupnya. (Ril).

News Feed