oleh

Pansus DPRD Taliabu Dibatalkan! Jubir FP: Kasian Rakyat Desa

Amrin Yusril Angkasa, (Jubir FP Fraksi Pembaharuan DPRD Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara).

Maluku Utara, Baranewsaceh.co – Telah beredar beberapa hari yang lalu bahwa DPRD Pulau Taliabu akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait agenda evaluasi Keuangan Desa dan Pemerintahan Desa pada 71 Desa di Kabupaten Pulau Taliabu, kembali dibatalkan akibat peroalan quorum.

Quorum yang dimaksukan adalah jumlah anggota DPRD yang hadir agar kegiatan rapat terkait konsensus dapat berlangsung, namun hal ini dibantah bahwa, proses kesepakatan DPRD bisa dilakukan secara virtual.

Membenarkan hal itu, Juru Bicara Fraksi Pembaharuan (Jubir – FP), DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Amrin Yusril Angkasa, saat ditemui awak media menyampaikan keluh-kesahnya terkait pembatalan Pansus yang sesuai undangan diberitahukan bahwa Jum’at (3/07) tadi, harus berhasil dibentuk. Pasalnya Pansus yang direncanakan tersebut dibatalkan atas persoalan quorum.

Selain itu, terkait melonjaknya problematika dan keluhan masyarakat pada tingkat Desa, sehingga Pansus perlu diadakan, Namun kata Amrin, pengawalan Pansus yang diupayakan tidak sesuai hasil yang direncanakan.

“Selaku anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, saya sedih dan menangis sambil berkata kasian rakyat Desa, saya secara pribadi sudah mengawal pembentukan Pansus sampai tinggal mau Paripurna pada Jum’at (3/7), Pukul 15:00 Wit, sesuai undangan yang beredar akhirnya gagal dilaksanakan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, yang hendak memimpin Paripurna Muhamad Jainal Azhar, menyampaikan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi ketentuan quorum,” keluh Amrin, saat dikonfirmasi Pewarta Baranewsaceh.co, Jum’at (3/07/2020).

Amrin mengatakan, dari awal mereka selalu ber’alasan harus 2 fraksi yang mengusulkan, setelah diusulkan oleh 2 fraksi, yakni fraksi Pembaharuan dan fraksi Demokrat hingga pada saat pelaksanaan sejumlah anggota DPRD sengaja tidak hadir agar quorum tidak terpenuhi.

Tak hanya itu, dirinya pun menyinggung terkait beberapa anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu yang keluar Daerah adalah dalang kegagalan pembentukan Pansus. “Ada anggota DPRD yang sementara berada diluar Daerah baik dari fraksi Pembaharuan maupun fraksi Demokrat, beberapa diantaranya karena urusan partai yang terbilang penting, beberapa lainnya juga berada diluar daerah untuk kepentingan pengobatan, sedangkan sisa-nya yang sementara waktu berada di bobong dan hingga pada jumat pagi masih berkantor, tapi pada jumat sore ketika undangan sudah disampaikan untuk pelaksanaan paripurna pengambilan keputusan persetujuan dalam pembentukan Pansus malah tidak hadir. Sehingga harus diduga bahwa ketidakhadiran mereka tidak lain merupakan langkah untuk membatalkan pembentukan Pansus Keuangan Desa yang sudah diagendakan,” ujarnya.

Sebagai Wakil Rakyat dalam menggenjot aspirasi masyarakat Pulau Taliabu terkesan lemah, sehingga untuk pembentukan Pansus dianggap pincang tanpa alasan.

“Kami sedikit kebingungan, ketika kita bicara soal kepentingan rakyat malah mereka mangkir tanpa alasan apapun, entah apa yang memotivasi mereka untuk maju sebagai calon anggota DPRD dan entah apa yang memotivasi masyarakat untuk memilih orang yang malah tidak berani bicara dan berjuang untuk kepentingan rakyat,” kesalnya.

Menyadari pokok permasalahan pembatalan Pansus terkait evaluasi Audit Keuangan Desa dan Pemerintahan Desa, Amrin mengusulkan, tanpa usulan fisik, proses Paripurna bisa dilakukan secara virtual.

“Karena pokok persoalan quorum harus dititikberatkan pada kehadiran karena mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh DPRD secara kelembagaan, dan kehadiran itu harus dimaknai pada konteks yang lebih luas, tidak hanya secara fisik tapi secara virtual pun bisa dilakukan, lewat proses seperti ini maka pandangan, pendapat dan keputusan teman-teman anggota DPRD bisa disampaikan secara langsung dalam forum paripurna secara virtual,” katanya.

Namun sejauh perencanaan yang dicanagkan, opsi tersebut tidak diterima oleh Pimpinan DPRD, yang diduga lebih memaksakan agar paripurna ditunda hingga pada Senin depan minggu selanjutnya.

“Sedangkan desakan dari masyarakat sudah sangat kuat, karena persoalan keuangan desa bukan lagi agenda yang bisa ditunda-tunda karena sudah sangat urgen dan masyarakat menanti itu serta berharap kinerja DPRD periodesasi ini bisa lebih baik. Untuk diketahui, fraksi Pembaharuan sudah menyampaikan usulan pembentukan Pansus sejak lebih dari 1 minggu lalu, sedangkan fraksi Demokrat menyampaikan rekomendasi pembentukan Pansus dari 3 hari lalu, dan selanjutnya fraksi golkar sama sekali tidak menyampaikan surat rekomendasi usulan pembentukan Pansus keuangan Desa,” Tegas Amrin selaku Jubir FP DPRD Pulau Taliabu.

Selaku Jubir Fraksi Pembaharuan, DPRD Pulau Taliabu, Amrin menegaskan agar Pimpinan DPRD Pulau Taliabu segera berkantor.

“Sejauh ini, Ketua DPRD Pulau Taliabu sudah tidak pernah berkantor sejak tiga bulan terakhir, dan sangat mengganggu kinerja kelembagaan DPRD, yang bersangkutan selalu menandatangani surat-surat DPRD melalui rumah tapi tidak pernah berkantor sama sekali,” tegas Amrin.

(L.A.M.H.)

News Feed