oleh

Oknum Kepala Desa Belum Juga Membagikan BLT di Aceh Tenggara

Baranewsaceh.co  (Kutacane)-Aktivis mahasiswa Universitas Gunung Leuser Aceh Tenggara kembali meneriakan suara dengan dalih menyuarakan aspirasi masyarakat,dia menyampaikan kepada wartawan Baranewsaceh.co.id Jumat 22 Mei 2020 dikutacane.

Almujawadin mengatakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga Desa anggaran yang bersumber Dari APBN penyaluran melalui APBDes banyak dugaan kami terjadi masalah baik secara pendataan.ada juga desa sampai hari ini jum’at 22 Mei 2020,dan ada beberapa oknum kepala Desa belum juga membagikan bantuan langsung Tunai(BLT)kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan ada juga kepala desa menyalurkan BLT ke masyarakat tidak mendapatkan Hak sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 14 April 2020 Nomor 1261/PRO.00/IV/2020.poin (5)jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa Hurup (b) besaran BLT Dana Desa perbulan Rp 600.000 per keluarga.

“kita bisa lihat regulasi yang sudah di terbitkan dalam Intrupsi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)Dana Desa yang berbunyi yang ke satu:menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)Dana Desa sebelum tanggal 24 Mei 2020, dan Dengan demikian yang tidak mematuhi aturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nanti y Di proses. apa persoalan kami minta kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara segera memanggil kepala Desa yang belum membagikan BLT tahap I dan dan Tahap II.”ujar Almujawadin jum’at(22/5/2020).

Ia pun kembali menegaskan mohon kepada Warga desa Aceh Tenggara yang tidak diberikan Hak nya sesuai dengan regulasi syarat layak dapat BLT tersebut dan kalo ada potongan dana bantuan BLT dengan dalih atau alasan apapun Kiranya membuat surat pernyataan di bubuhi tanda tangan bermatre 6000,ini adalah salah satu alat bukti yang kita pegang.

Almujawadin menambahkan untuk kita semua warga Aceh Tenggara jangan takut melapor baik ke APH.
terlebih Inspektorat dan Camat tugas kalian itu salah satunya melakukan pemantauan.dan sampai saat ini kami masih mempertanyakan sejauhmana kinerja kalian untuk melakukan pemantauan.

dalam hal ini kalangan kami aktivis mahasiswa sangat kecewa terhadap oknum kepala desa yang sampai hari ini HAK warga Desa yang sudah di atur dalam Regulasi permendes untuk masyarakat belum kunjung di bagikan. pungkas Almujawadin(BM)

News Feed