oleh

Negeri Linge Belum Merdeka, Dari Rencana Penjajahan PT Linge Mineral Resource

Almisry Al Isaqi

Aceh Tengah,  Baranewsaceh.co –  Kemerdekaan Indonesia ke-74 tahun hanya dimaknai sebagai kemerdekaan teritorial, karena belum mampu menghadirkan keadilan serta kesamaan hak bagi seluruh warga negara. Hal ini diungkapkan Almisry Al Isaqi,Pendiri ORMAS Generasi Linge (GENALI),dalam diskusi Satu arah beberapa waktu yang lalu.

Almisry mengatakan,masyarakat Linge hari ini belum merasa Merdeka dalam pemenuhan hak dasar warga Linge baik kesehatan, pendidikan maupun infastruktur dll, apalagi di tambah dengan adanya ijin IUP eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam Linge yang menjadi hak dasar warga Linge “Penjajahan masa kini lebih ke penjajahan ekonomi dari pada kedaulatan rakyat.kita berharap Bupati Aceh Tengah dalam hal ini Bapak Shabela AB menolak dan mencabut izin IUP eksplorasi Tambang dengan Nomor 530/2296/IUP-EKSPLORASI/2009 dalam memanfaatankan sumber daya alam Linge oleh Perusahaan Asing . Sumber daya alam (SDA) di wilayah Kecamtan Linge Kabupaten Aceh Tengah akan dikooptasi oleh para pemodal dan perusahaan yang keuntungannya hanya untuk pemodal,Kemerdekaan Linge dalam bidang sumber daya alam akan tamat,jika perusahaan PT LMR ini beroperasi masuk ke wilayah Linge maka kita akan tunduk pada penjajahan model baru yakni kapitalisme penguasaan lahan.paparnya

Menurut Almisry Al Isaqi, kesejahteraan dan kemerdekaan yang dicita-citakan pendiri bangsa seharusnya dapat dinikmati Masyarakat Linge saat ini dengan memperoleh pemerataan hasil pembangunan dari sumber pendapatan daerah lainnya, jangan sumber daya alam Linge diberikan kepada pihak lain, artinya Eksplorasi tambang Linge bukan solusi untuk saat ini karna PT LMR akan menimbulkan korban konflik sosial di masyarakat Linge dengan pemodal dan pemerintah daerah.

“Konflik tambang lebih riskan ketimbang konflik agama dan daya rusaknya juga lebih besar, karena menyangkut ruang hidup manusia. Almisry,menyarankan perlunya moratorium izin pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah daerah, untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, Langkah yang paling mudah adalah bikin moratorium,pemerintah daerah wajib tahu petanya,ancaman alih fungsi lahan itu apa, dampaknya,dan minimal ada penangguhan alih fungsi lahan.
Ormas GENALI, lanjut AlMisry Al Isaqi,akan mendorong pemerintah Daerah mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945 pasal 33,yaitu kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan Daerah,menguasai dan mengelola sumber daya alam Linge,kita harus berpikir mengembalikan sumber daya alam Linge,mengembalikan tata milik,tata kelola dan tata guna untuk kemajuan dan kelestarian Negeri Asal hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya tanah Linge dan sumber daya alam Linge tidak boleh dipartikelirkan atau diperjualbelikan,” tegas Almisry yang menyebut Negeri yang berdaulat berarti Negara yang memakmurkan rakyatnya.

Menurut Almisry PT Linge Mineral Resource juga dianggap sebagai ancaman bagi Masyarakat Linge, karena dapat dipastikan Masyarakat Linge hanya akan menjadi penonton atau konsumen semata.Sementara itu sumber daya alam di Linge akan bebas dikelola dan dimanfaatkan oleh perusahaan negara asing. “Lebih baik tanah dan Emas Linge itu kita biarkan seperti hari ini,daripada dikelola oleh tangan-tangan kapitalis, pungkasnya.

Terakhir Almisry Alisaqi menyatakan Masyarakat Linge baru merasakan arti sebuah kemerdekaan ketika kebijakan politik berpihak kepada wilayah Linge dan Pemerintah Prov.Aceh dan Pemerintah Daerah menolak kehadiran PT Linge Mineral Resource di tanah Reje Linge.(Red).

 

News Feed