oleh

Menyedihkan, Jual Beli Jabatan Masih Marak

ILUSTRASI/NET

BARANEWSACEH.CO – Penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bukti masih maraknya praktek jual beli jabatan di pemerintahan. Meski sudah beberapa kali KPK memenjarakan Bupati/Walikota terkait masalah ini, ternyata belum menimbulkan efek jera.

Sejauh yang kita ikuti dari penjelasan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, penangkapan Bupati Cirebon dan beberapa orang lainnya pada Rabu (14/10) yang lalu terkait kasus jual beli jabatan.  “Terkait jual-beli jabatan,” kata Basaria di Jakarta.

Diketahui bahwa KPK menangkap tujuh orang termasuk Bupati Cirebon. KPK telah berulang kali menjerat kepala daerah yang terlibat praktik jual beli jabatan. Mereka antara lain Bupati Klaten Sri Hartini dan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan beberapa pejabat lainnya.

Kita sekali lagi mengapresiasi langkah KPK karena OTT ini sejalan dengan keinginan masyarakat agar praktek buruk penyelenggaraan pemerintahan bisa dikurangi. Kejahatan korupsi yang banyak terjadi dibalik pengadaan barang, tender proyek dan jual beli jabatan harus terus dikikis, meski apa yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya.

Ada beberapa penyebab maraknya jual beli jabatan di pemerintahan, terutama di lingkungan Pemda. Pertama, karena Pemda belum konsisten membangun merit sistem atau kebijakan SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Kedua, gaya kepemimpinan Kepala Daerah menjadi salah satu sebab maraknya praktek jual beli jabatan. Ketiga, lemahnya pengawasan terhadap Pemda, baik oleh legislative maupun instansi yang lebih tinggi.

Beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, pernah mengkritik keras berbagai praktek jual beli jabatan tersebut, terutama terkait gaya kepemimpinan kepala daera. “Banyak Kepala Daerah yang memimpin dengan gaya lama, promosi dilakukan atas dasar kedekatan, kerabat dan uang,” katanya, beberapa waktu lalu.

Praktek tersebut sebenarnya merupakan kenekatan para Kepala Daerah untuk menyimpang dari aturan yang berlaku. Padahal Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengatur dengan jelas mengaturnya. Pengisian jabatan di pemerintahan pusat dan daerah, sesuai UU tersebut, harus melalui  penyaringan yang menjamin terwujudnya merit sistem.

Berdasarkan catatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), uang hasil jual beli jabatan di pemerintahan selama 2016 mencapai Rp35 triliun. KPK bahkan pernah memperkirakan jumlah yang jauh lebih besar dari praktek jual beli jabatan tahun 2017 lalu.

“Masih ada puluhan (kasus) yang belum terungkap. Uang hasil jual beli jabatan yang pernah terjadi di sejumlah institusi di Indonesia selama 2016, jika ditotal, diperkirakan Rp35 triliun. Seperti di Klaten, misalnya, ada 850 jabatan dan dikalikan Rp50 juta (uang suap), sudah berapa triliun? Belum yang jual beli formasi pegawai mulai Rp75 juta hingga Rp200 juta,” kata Ketua KASN, Sofian Effendi, beberapa waktu lalu.

Kita percaya sinyalemen tersebut benar. Hal tersebut sungguh sangat memprihatinkan. Para pejabat yang diangkat untuk menangani dan bertanganggungjawab atas bidang tertentu, bukanlah orang terbaik dan paling kompeten dalam bidangnya, melainkan karena kemampuannya menyogok atau dekat hubungannya dengan Bupati/Walikota. Dengan demikian tak banyak yang bisa diharapkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada masyarakat.

Kita juga mengkhawatirkan kemungkinan lain dari banyak praktek jual beli jabatan tersebut, terkait dengan posisi para Bupati/Walikota sebagai tokoh partai. Menjelang Pemilu dan Pilpres seperti sekarang, sangat mungkin mereka juga bertugas menggalang dana.

Kita ingin KPK menelisik lebih jauh aliran dana dari sejumlah kasus korupsi ke rekening partai politik. Sudah ada beberapa pengakuan dari terdakwa kasus korupsi, tinggal penelusurannya dipertajam. Bila kita menginginkan efektifitas pemberantasan korupsi dan efek jera yang lebih besar, maka harus ada sanksi terhadap partai politik yang jelas terlibat, atau menerima manfaat dari perkara korupsi. (SH)

News Feed