oleh

Mengkritisi DPT Pilkades Aceh Tenggara

Januar Pagar M.Lubis

 

*Disinyalir masih minimnya sinkronisasi data, dan koordinasi antar instansi

Oleh: Januar Pagar M.Lubis

Bupati Aceh Tenggara Drs.Raidin Pinim, M AP, telah mengeluarkan keputusan no.141/12/2021 tentang jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan pengulu kute(kepala desa-red) serentak di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021.

Berdasarkan surat keputusan bupati itu, ada 4 tahapan yang akan dijalani dalam Pilkades, yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan.Juga, berdasarkan surat itu, dibentuklah Panitia pemilihan kute(PPK), yang dilakukan BPK (BPD) desa setempat, di Bumi Sepakat-segenap.

Daftar pemilih tetap(DPT) sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, calon kepala desa (pengulu kute),Tim sukses, pihak kecamatan sebagai pengawas, dan oleh pihak kabupaten(Kabag pemerintahan, Asisten pemerintahan, Sekda, dan Bupati) di Kabupaten Aceh Tenggara yang dijuluki Bumi Sepakat-segenap, dimana tanggal 3 Juli 2021, akan dilakukan pemilihan kepala desa(Pilkades/Pilkut) serentak di 271 desa(kute).

Daftar DPT berasal dari hasil pemutakhiran data, daftar pemilih sementara(DPS), yang telah diperbaiki oleh Panitia pemilihan kute(PPK), dan disetujui oleh kandidat, dan disahkan oleh pihak kecamatan dalam rapat pleno.

Tapi, di beberapa desa masih banyak pertanyaan dan persoalan tentang DPT, yang dipertanyakan & dipersoalkan masyarakat, dan calon kepala desa.Dan, ada desa sudah beberapa kali di plenokan, namun belum diputuskan tentang DPTnya, seperti yang terjadi di desa Lawe Sigala II Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, beberapa hari yang lalu.

Bukan rahasia umum lagi, bahwa carut-marut identitas kependudukan di Aceh Tenggara, terjadi karena peranan calo(makelar) yang mengurusi KK, KTP, Akte nikah, Akte lahir, Akte kematian, surat pindah, yang hanya ingin mendapatkan keuntungan(profit) dari pekerjaannya (calo), sekalipun melanggar aturan dan prosedur. Juga, oknum warga yang nakal, yang ingin mendapat identitas secara singkat, cepat, tapi menabrak aturan (instan), termasuk didalamnya pengaruh warung fotocopy yang disinyalir, ada oknum yang berani mengotak-atik identitas kependudukan.

Kelakuan dan kedipan mata Calo, dengan oknum Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kabupaten Aceh Tenggara, semakin menambah runyamnya pengurusan identitas kependudukan.Ada dugaan bahwa oknum Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil, bermain mata dengan Calo, tanpa memeriksa berkas dengan utuh, teliti, dan tuntas, karena ada pengaruh uang dan janji-janji lainnya.

Apakah persoalan tentang identitas kependudukan di Aceh Tenggara, akan mencuat setelah ada Pemilu(Pileg, Pilpres, Pilkada, dan Pilkades)? Mulai dari adanya KK warga dari luar daerah yang tercipta, tanpa dibarengi surat pindah, KK yang tiba-tiba pindah mau pemilu, surat pindah kependudukan tidak diketahui kepala desa (pengulu setempat), warga yang pindah tidak dicatat kades setempat; tidak semua warga yang pindah, ada tembusannya dari Dukcapil, kepada pengulu kute (kepala desa), dsb.

Kenyataan di lapangan, bahwa banyak penduduk Aceh Tenggara yang berpindah-pindah(nomaden), karena keterbatasan lahan pertanian.Seperti warga kecamatan Semadam, warga kecamatan Lawe Sigala-gala, warga kecamatan Babul Makmur yang berladang di Kecamatan Leuser.Juga, ada warga Lawe Tua Kecamatan Lawe Sigala-gala yang membuka lahan, di desa Alur Baning Kecamatan Babul Rahmah.Warga yang berada di perbatasan, seperti desa Pintu Alas Kecamatan Babul Makmur, dengan desa Lau Pakam-Mardingding(Karo).Kute Sejahtera Baru dengan Dusun Rambeblang-Lau Pakam(Karo); Masyarakat yang berbatasan dengan Kecamatan Ketambe-Kecamatan Putri Betung(Gayo Lues), yang juga dianggap rawan tentang pemilih ganda.

Oleh karena peranan Calo, warga yang nakal, oknum Pegawai Dinas Dukcapil yang kurang bertanggung-jawab, mengakibatkan carut-marut identitas kependudukan di Kabupaten Aceh Tenggara, yang berpengaruh juga ke DPT, dan selanjutnya berpengaruh kepada pemilihan kepala desa(Pilkades) serentak.Sehingga persoalan ini mengakibatkan kurangnya kualitas Pilkades, seperti warga yang belum layak memilih (kurang umur, pindah daerah, pindah alamat, sudah lama merantau, meninggal dunia, sudah masuk anggota TNI/Polri), pemilih ganda, pemilih yang tinggal di daerah perbatasan, dll.Oleh sebab itu, seyogianya Pemerintah(Dinas Dukcapil, kecamatan, kepala desa) lebih bekerja keras untuk menertibkan identitas penduduk, sebelum pemilu.Aparat hukum lebih proaktif, menertibkan peranan dan pengaruh calo-calo pemalsu identitas kependudukan, sehingga tercipta Pilkades yang akurat datanya(DPT), Pilkades LUBER & JURDIL, yang berdampak kepada terpilihnya Kades yang bermutu.Semoga hal ini menjadi perhatian dan refleksi bersama.

Penulis: Jurnalis media online Baranews.aceh/ Pemerhati Pilkades

News Feed