oleh

Membatasi Media Sosial Sungguh Tidak Bijak, Karena Akan Menimbulkan Keresahan Baru Dalam Masyarakat

-HEADLINE, OPINI-464 views

 

BARANEWSACEH.CO – Imbauan agar tidak ikut menyebarkan konten aksi kekerasan dan ujaran kebencian serta berits hoax juga jadi acuan siaran pers No. 105 / HM / KOMINFO / 05/2019. Imbauan itu beredar secara resmi mulai hari Rabu, 22 Mei 2019 Pukul 12.00 WIB, sebagai upaya untuk meredakan ketegangan akibat aksi unjuk rasa dari warga masyarakat yang merasa tidak puas pada pelaksanaan Pemilu yang tidak jujur dan tidak adil.

Alasan imbauan itu disampaikan kepada publik untuk menyikapi maraknya konten negatif yang terkait dengan aksi unjuk rasa pada hari Rabu, 22 Mei 2019, yang berisi video aksi kekerasan, kerusuhan hingga hoaks, video lama yang diberikan narasi baru berisi ujaran kebencian.

Kementerian Kominfo  mengimbau semua pihak yang mengutus warganet untuk meminta informasi yang mendukung kedamaian serta menghindari penyebaran konten atau informasi yang dapat membuat provokasi pada masyarakat yang menyediakan provokasi dan ujaran kebencian bagi pengguna.
Konten video yang mengandung tindakan kekerasan, hasutan yang provokatif dan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) merupakan konten yang membahas ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kecuali itu, maklumat Kementerian Kominfo akan terus melakukan pembaruan dan pencarian situs, konten dan akun menggunakan mesin AIS dengan dukungan 100 anggota verifikator. Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk membaca dan mengakses akun-akun yang memuat konten negatif dari aksi pertentangan dan hasutan yang menentang provokatif.

Masyarakat pun diminta untuk ikut melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukenali konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta.

Lalu mengapa beberapa jam kemudian pada hari Rabu 22 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 semua media sosial diblokir hingga mati suri untuk beberapa jam lamanya ?

Toh, UU yang khusus mengatur tentang medsos telah ada seperti UU yang juga mengatur tentang hak kebebasan berpendapat bagi semua orang ?
UU ITE No. 11 Tahun 2008 justru dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan akses pada media sosial bagi masyarakat. Menurut Wiranto, pembatasan yang bersifat sementara ini untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada kepada masyarakat tentang berita aksi yang marak berlangsung sejak pengumuman hasil Prmilu 2019 yang dianggap curang.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pun menyatakan sikap mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial, karena tidak sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sedangkan pasal 19 tentang Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

Kecuali itu, AJI juga meminta agar pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi. Bahwa pembatasan oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum, justru langkah pembatasan ini dengan cara menuyup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya untuk mendapat informasi yang benar. Karena cara penanganan Menkopolhukan untuk mengarasi masakag hoax dan ujaran kebencian salah, justru bisa berakibat sebaliknya.

Rahmat Abdulah dari Komunitas Buruh Indonesia mengibaratkan pembatasan media sosial yang dilakukan pemerintah cara yang primitif karena bertolakan dengan semangat demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Maka itu kesan yang muncul dari dikap pemerintah yang membatasi media sosial jadi sangat primitif karena ingin membunuh seekor tikus justru membakar sekalian lumbung padinya. Artinya, sungguh tidak bijak karena justru pembatasan media sosial yang sudah menjadi sarana yang sangat diperlukan, bisa menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat yang sudah biasa menjadikannya sebagai sarana komunikasi guna berbagai keperluan sehari-hari.

Jadi upaya pemerintah membatasi warga masyarakat menggunakan media sosial sungguh tidak bijak, karenz justru akan menimbulkan keresahan baru yang mungkin akan lebih sulit dikontrol untuk menjaga agar kerawanan serta ragam ancaman dapat ditekan dengan cara bersama-sama sefenap warga masyarakat.
Jakarta, 23 Mei 2019

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed